DOB di Tanah Papua
Usulan DOB di Sorong Selatan, Kepala Suku Imekko: Jawab Tantangan Pembangunan Tanah Papua
Yohan Bodory menyebut, Komisi II DPR RI menanyakan mengenai progres pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk kesiapan kantor gubernur.
Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Suku Imekko (Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda) Yohan Bodory mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI bersama Dirjen Bina Wilayah Daerah Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025).
Tokoh yang juga menjabat Wakil Bupati Sorong Selatan ini menilai, kedatangan pejabat dari pusat sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan persiapan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), khususnya Kabupaten Imekko.
Baca juga: Peringati Hardiknas, Kadisdik Sorong Selatan Ajak Guru Tetap Hadir dalam Proses Belajar-Mengajar
Yohan Bodory menyebut, Komisi II DPR RI menanyakan mengenai progres pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk kesiapan kantor gubernur, serta dukungan infrastruktur untuk calon DOB.
Menurutnya, pemekaran adalah jawaban konkret guna menjawab tantangan pembangunan di Tanah Papua, mengingat kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan jangkauan pelayanan publik di daerah-daerah terpencil.
"Kami melihat bahwa jawaban dari pengembangan pembangunan di Tanah Papua hanya satu, harus ada pemekaran, karena wilayah Papua, baik secara geografis maupun infrastruktur masih tertinggal," ucap Yohan Bodory.
Sebagai Kepala Suku Imekko yang membawahi lima sub-suku di wilayah Imekko Kabupaten Sorong Selatan, Yohan menyampaikan harapan agar DOB Kabupaten Imekko segera direalisasikan.
Masyarakat adat siap mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam proses ini, sebab melalui cara ini bisa berkembang dan maju.
"DOB itu hadir untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang,” katanya.
Yohan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan ke depan. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
Dewan Adat Klamono Raya Sorong Tolak Distrik Klasafat Masuk DOB Malamoi |
![]() |
---|
Pemekaran DOB di Papua Barat Daya, Imekko dan Raja Ampat Selatan Kantongi Restu Kemendagri |
![]() |
---|
Pemuda Adat Moi Tolak Konsesi Sawit dan DOB Kabupaten Malamoi |
![]() |
---|
Moratorium Pemekaran Belum Dicabut, Wakil Ketua DPR RI Sebut Usulan DOB Wilayah Papua Pengecualian |
![]() |
---|
Anggaran Infrastruktur DOB Papua Naik 3 Kali Lipat, Komisi II Ungkap Capaian |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.