DOB di Tanah Papua

Usulan DOB di Sorong Selatan, Kepala Suku Imekko: Jawab Tantangan Pembangunan Tanah Papua

Yohan Bodory menyebut, Komisi II DPR RI menanyakan mengenai progres pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk kesiapan kantor gubernur.

Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
SERAHKAN DOKUMEN -  Kepala Suku Imekko (Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda) Yohan Bodory menyerahkan dokumen DOB Kabupaten Imekko kepada anggota Komisi II DPR RI disaksikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Kota Sorong, Jumat (2/5/2025). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG -  Kepala Suku Imekko (Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda) Yohan Bodory mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI bersama Dirjen Bina Wilayah Daerah Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025). 

Tokoh yang juga menjabat Wakil Bupati Sorong Selatan ini menilai, kedatangan pejabat dari pusat sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan persiapan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), khususnya Kabupaten Imekko.

Baca juga: Peringati Hardiknas, Kadisdik Sorong Selatan Ajak Guru Tetap Hadir dalam Proses Belajar-Mengajar

Yohan Bodory menyebut, Komisi II DPR RI menanyakan mengenai progres pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk kesiapan kantor gubernur, serta dukungan infrastruktur untuk calon DOB.

Menurutnya, pemekaran adalah jawaban konkret guna menjawab tantangan pembangunan di Tanah Papua, mengingat kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan jangkauan pelayanan publik di daerah-daerah terpencil.

"Kami melihat bahwa jawaban dari pengembangan pembangunan di Tanah Papua hanya satu, harus ada pemekaran, karena wilayah Papua, baik secara geografis maupun infrastruktur masih tertinggal," ucap Yohan Bodory.

Sebagai Kepala Suku Imekko yang membawahi lima sub-suku di wilayah Imekko Kabupaten Sorong Selatan, Yohan menyampaikan harapan agar DOB Kabupaten Imekko segera direalisasikan.

Masyarakat adat siap mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam proses ini, sebab melalui cara ini bisa berkembang dan maju.

"DOB itu hadir untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang,” katanya.

Yohan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan ke depan. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved