Papua Barat Daya sebagai Provinsi Baru Perlu Pendampingan, Ombudsman Tinjau Dinas P2KP Cek Aset

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat Amus Atkana mengatakan, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memerlukan perhatian dan pendampingan yang intensif.

Ini bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik sejak dini.

Baca juga: Usulan 6 DOB di Papua Barat Daya Langkah Strategis Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan

Menurut Amus, ibarat bayi yang sedang belajar berjalan, provinsi ke-38 Indonesia ini harus dibina dari sekarang, jangan sampai ketika sudah besar baru kita sibuk membenahi.

"Ombudsman siap mendampingi demi terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berintegritas,” katanya saat mengunjungi kantor Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (P2KP) Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Rabu (4/6/2025).

Baca juga: Bandara Sentani Raih Penghargaan Pelayanan Prima Madya 2024 dari Kemenhub

Ia mencontohkan, kunjungan ke kantor P2KP juga sebagai bagian dari agenda pengawasan pelayanan publik sekaligus menindaklanjuti laporan.

Laporan tersebut mengenai pelimpahan aset, baik personel maupun barang, dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya.

"Tugas kami adalah mengklarifikasi dan koordinasi dengan instansi terkai," ujar Amus Atkana.

Baca juga: Wali Kota Sorong Resmikan Posyandu Lucia: Senyum Jadi Pelayanan Pertama

Ia juga menyoroti potensi besar di sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD). 

Pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap sektor ini karena penting buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Layanan publik yang baik bukan sekadar administrasi, tetapi bukti kehadiran negara di tengah rakyat. Mari kita bangun provinsi ini dengan semangat dari bawah, untuk rakyat, dan oleh rakyat,” ucap Amus.

Kepala Dinas P2KP Papua Barat Daya Absalom Solossa mengapresiasi pendampingan yang diberikan.

Ia mengamini, Papua Barat Daya sebagai sebagai provinsi baru masih banyak hal yang perlu dibenahi.

"Kami punya mimpi besar menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pelayanan publik di Tanah Papua,” ujar Absalom.

Baca juga: Menuju Opini WTP, Pemkab Sorong Selatan Dorong Transparansi Pelayanan

Ia juga mengakui berbagai kekurangan yang masih dihadapi, seperti belum tersedianya ruang pengaduan, fasilitas untuk kelompok rentan, papan informasi, ruang menyusui, hingga motto dinas yang belum difinalisasi.

Oleh karena itu, kunjungan dari Ombudsman menjadi bahan evaluasi penting.

"Kami berkomitmen terus berbenah dan menjadikan kunjungan Ombudsman ini sebagai pemicu semangat perbaikan ke depan,” kata Absalom. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)