Persoalan Perempuan dan Anak Kompleks, Kadinsos DP3A Papua Barat Daya: Butuh Kolaborasi Cari Solusi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Baca juga: BKOW Papua Barat Daya Resmi Dilantik, Perempuan Didorong Jadi Penggerak Perubahan Sosial

Banyak perempuan di Papua Barat Daya yang masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan ketidaksetaraan, sehingga butuh perhatian serius dan penanganan profesional.

"Jika banyak perempuan yang tersakiti, bagaimana kita bisa membangun masyarakat. Kita butuh tenaga yang memiliki keahlian dan kepedulian untuk menangani persoalan ini," kata Beatriks pada penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (18/6/2025).

Baca juga: Isu Sosial dan Perlindungan Anak Jadi Sorotan dalam Rakortek Papua Barat Daya

Ia menambahkan, berbagai persoalan yang menyangkut perempuan dan anak butuh sinergi dan kolaborasi lintas daerah dalam mencari solusi atau penanganannya.

Beatriks pribadi menyebut, selama menjabat sebagai kepala dinas, dirinya merasakan tanggung jawab besar yang diemban Dinsos P3A.

Terlebih lagi kondisi lokal di Papua Barat Daya berbeda dari wilayah lain di Indonesia.

“Di sini, masih banyak masyarakat yang hanya mengenal dinas sosial dari sisi bantuan, seperti bantuan makanan atau bahan bangunan. Padahal, dinas ini juga mengurusi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas,” kata Beatriks.

Baca juga: Aktivis Soroti Kasus Pedofilia di Papua Barat Daya, Desak Perlindungan dan Pemulihan Korban

Menurutnya, melalui rakornis yang baru selesai digelar bisa menjadi wadah menyatukan persepsi, strategi, dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu meningkatkan keselarasan program antara kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, menghasilkan rencana kerja nyata yang komprehensif dan terintegrasi demi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender di Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)