Marthinus Ulimpa: Dokumen Penolakan Jangan Disulap Jadi Dukungan Sawit

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan kelapa sawit di Lembah Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya kembali menguat.

Baca juga: Penolakan Sawit di Lembah Klaso Makin Menguat, DPRK dan MRPBD Ikut Suarakan Sikap Tegas

Anggota DPRK Sorong sekaligus pemilik hak ulayat di Distrik Klaso Marthinus Ulimpa menegaskan, sikap tegas masyarakat adat yang telah menyatakan penolakan resmi melalui pertemuan dewan adat bersama perwakilan marga-marga di Klaso.

“Saya berharap tanda tangan masyarakat adat yang menolak, jangan dimanipulasi untuk penerbitan izin baru,” ujar Marthinus, Senin (23/6/2025).

Baca juga: Hutan Adat Terancam, Warga Sorong dan Tambrauw Lawan Ekspansi Sawit

Ia menyoroti praktik manipulasi data dalam proses perizinan yang kerap terjadi, termasuk penggunaan dokumen penolakan sebagai legitimasi dukungan perusahaan.

“Kalau isinya penolakan, ya tolak. Jangan disulap jadi dukungan,” tegasnya.

Marthinus memperingatkan bahwa pemaksaan investasi tanpa persetujuan sah masyarakat adat bisa memicu gejolak sosial.

Ia meminta pemerintah provinsi hingga pusat benar-benar menghormati aspirasi warga.

“Kalau manipulasi terus terjadi, jangan salahkan kami kalau turun ke jalan lagi,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat dari Distrik Klaso, Saengkeduk, Silemkai, Mega, Makbon, Klayili, dan Tambrauw sudah menandatangani petisi adat serta memasang bambu tui simbol larangan adat atas aktivitas perusahaan.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi tolong hormati kami sebagai pemilik tanah. Jangan terus korbankan kami atas nama investasi,” tutup Marthinus. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)