Air Bersih Dikelola Swasta, Komisi III DPR Kota Sorong Dorong Pemkot Ambil Alih, Potensi PAD Tinggi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Komisi III DPR Kota Sorong John Lewerissa mengusulkan agar Pemerintah Kota Sorong segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari perusahaan swasta Tirta Remu menjadi badan usaha milik faerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan kepada Tribunsorong.com seusai menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 di Gedung L. Jitmau, Rabu (25/6/2025).

Baca juga: Warga Aimas Keluhkan Air PAM Tidak Mengalir, Bupati Sorong Johny Kamuru Bilang Begini

Menurut John, persoalan air menjadi masalah utama di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, namun pemerintah daerah belum bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat karena pengelolaan air masih di tangan pihak swasta.

“Selama ini Tirta Remu sudah mengelola air di Kota Sorong, tapi tidak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Kalau pemerintah kota ambil alih, dijadikan BUMD, maka kontribusi PAD bisa mencapai minimal Rp150 miliar per tahun,” katanya.

Baca juga: Warga Aimas Keluhkan Air PAM Tidak Mengalir, Bupati Sorong Johny Kamuru Bilang Begini

John menegaskan, langkah pertama yang akan dilakukan DPR Kota Sorong adalah mengundang manajemen Tirta Remu dalam rapat paripurna persetujuan pengalihan perusaahan kepada pemkot.

Jika ada kesepakatan, maka pihaknya akan merekomendasikan Pemkot Sorong untuk membayar utang moral sebesar Rp4,5 miliar kepada Tirta Remu sebagai bentuk tanggung jawab awal pengambilalihan.

“Setelah itu baru dibantu dari struktur, jaringan, hingga mesin-mesin yang kapasitas kecil bisa ditingkatkan. Pemerintah kota juga bisa membangun jaringan baru dan menata kembali jumlah pelanggan,” ucap John.

Baca juga: VIRAL Pemkab Sorong Dirujak Warganet, Air PAM Sering Macet tapi Bayar Mahal

Ia optimistis dengan pengambilalihan ini, tidak hanya memperkuat sektor layanan publik, tetapi juga meningkatkan sumber PAD dari sektor lain seperti hotel, restoran, parkir, dan izin-izin investasi yang masuk ke Kota Sorong.

“Kita dorong agar ini jadi prioritas tahun ini. Bisa saja sumber dana untuk bayar utang itu berasal dari izin-izin investasi yang masuk,” ucapnya.

John yakin target PAD Kota Sorong sebesar Rp300 miliar dalam RPJMD 2025-2029 akan tercapai jika pengelolaan air dilakukan secara langsung oleh pemerintah kota melalui BUMD. (tribunsorong.com/ismail saleh)