DPR Kota Sorong

Seleksi DPR Kota Sorong Jalur OAP Mandek, MRPBD Desak Pansel Koordinasi Aktif dengan Wali Kota

Mobalen mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) segera berkoordinasi dengan Wali Kota Sorong.

|
TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
SELEKSI DPR KOTA SORONG - Proses seleksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong  Melalui Mekanisme Pengangkatan Orang Asli Papua (OAP) Masa Jabatan 2024-2029 tertunda. Hal ini mendapat sorotan dari Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Perwakilan Kota Sorong Sulaiman Samuel Mobalen. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Proses seleksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong Melalui Mekanisme Pengangkatan Orang Asli Papua (OAP) Masa Jabatan 2024-2029 tertunda cukup lama.

Hal ini mendapat sorotan dari Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Perwakilan Kota Sorong Sulaiman Samuel Mobalen.

Baca juga: UPDATE Pasien Bongkar Pengalaman Mengerikan di Tempat Praktik Aborsi Ilegal Kota Sorong

Mobalen mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) segera berkoordinasi dengan Wali Kota Sorong memastikan dukungan terhadap keberlanjutan proses seleksi telah lama terhenti.

“Proses ini sudah terlalu lama tertunda, dan ini penting demi mendukung program-program prioritas Wali Kota Sorong,” ujar Mobalen kepada TribunSorong.com, Selasa (24/6/2025).

Baca juga: Politisi PDI-P Abner Jitmau Tutup Usia, Anggota Dewan 3 Periode hingga Calon Wali Kota Sorong 2024

Ia menegaskan, bahwa keberadaan DPR Kota Sorong sangat strategis mendukung kerja-kerja pemerintahan daerah.

Terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat adat dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah kota.

“Pansel harus menjalankan seleksi ini sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Jangan sampai ke depan ada konflik hukum hingga ke PTUN, itu harus dihindari,” ucap Mobalen.

Ia bilang, tahapan seleksi saat ini disebut sudah berada pada tahap makalah dan wawancara. 

Mobalen meminta agar semua pihak harus menghormati proses dan menghindari upaya pemaksaan yang bisa mencederai aturan.

“Yang penting, semuanya berjalan berdasarkan hukum, tanpa intervensi kiri-kanan,” ujarnya.

Baca juga: Kondisi Rumah Praktik Aborsi di Kota Sorong, Tertutup hingga Temuan Barang Bukti Belum Dikubur

Mobalen juga menyerukan ketegasan panitia agar konsisten mengikuti aturan, guna memastikan hasil seleksi DPRK berjalan sah, adil, dan diterima semua pihak.

“Pansel harus tegas dan patuh pada regulasi. Kalau sesuai aturan, tidak akan ada masalah ke depan,” ucapnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved