BBM Cukup tapi Tetap Antre, DPR Kota Sorong Ungkap Biang Kerok di Lapangan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi IV DPR Kota Sorong menyoroti persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sorong. 

Baca juga: Sidak ke Pasar Remu dan Toko Bone, DPR Kota Sorong Temukan Masalah Harga Beras Meroket

Padahal, menurut keterangan dari pihak Pertamina, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah ini sebenarnya mencukupi.

“Secara kuota, BBM untuk Kota Sorong sebenarnya sangat mencukupi. Tapi kenyataannya, antrean kendaraan masih saja panjang. Ini bukan semata-mata karena kekurangan pasokan, tetapi karena banyak faktor lain yang turut memengaruhi,” jelas Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong Muhammad Saman Bugis kepada TribunSorong.com usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan dari Pertamina, Kamis (10/7/2025).

Menurut Saman, salah satu penyebab utama antrean panjang adalah meningkatnya aktivitas pembangunan proyek-proyek pemerintah yang didanai melalui APBD maupun APBN. 

Banyak kendaraan proyek seperti truk pengangkut material masih menggunakan BBM bersubsidi.

“Truk-truk proyek masih menggunakan BBM subsidi karena kebanyakan bukan milik perusahaan, melainkan perorangan yang dibayar dengan sistem ritase. Ini jelas menjadi beban tambahan di SPBU,” ujarnya.

Baca juga: Usai Tragedi Pembunuhan di Malanu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat Janji Berantas Miras

Selain itu, posisi strategis Kota Sorong sebagai kota transit juga turut meningkatkan konsumsi BBM. 

Banyak kendaraan dari kabupaten sekitar seperti Sorong, Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan, Raja Ampat, hingga Manokwari datang untuk mengisi BBM di Kota Sorong.

“Sorong ini adalah kota transit. Jadi, sangat wajar jika permintaan BBM tinggi. Apalagi, penjualan kendaraan bermotor juga terus meningkat setiap hari,” tambahnya.

Baca juga: Nasib 121 Pahlawan Kebersihan Kota Sorong, Sejak Akhir Juni Alami Kegelisahan

Komisi IV DPR Kota Sorong juga menyoroti maraknya praktik penjualan BBM eceran secara ilegal oleh oknum-oknum yang membeli BBM di SPBU dan menjualnya kembali di pinggir jalan.

“Kami temukan banyak pedagang membeli BBM dari SPBU, lalu dijual eceran di trotoar. Ini jelas memicu antrean panjang dan harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi IV mendorong Pemkot Sorong dan Pemprov Papua Barat Daya mengajukan permohonan penambahan kuota BBM kepada pihak terkait seperti SKK Migas atau Pertamina, tentu dengan menyertakan data dan analisis kebutuhan di lapangan.

“Kalau memang diperlukan tambahan pasokan, pemerintah daerah harus proaktif mengajukan permohonan resmi, agar bisa segera dievaluasi dan ditindaklanjuti,” ucap Saman.

Baca juga: Keluarga Korban Pembunuhan Arak Jenazah ke Kantor Wali Kota Sorong, Polisi Tangkap Pelaku

Saman Bugis juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh dan tidak hanya menyalahkan satu pihak.

“Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusi jangka panjang. Masalah antrean ini bukan semata karena kekurangan stok, tapi juga karena pola konsumsi dan distribusi yang kompleks. DPR siap memfasilitasi langkah-langkah strategis ke depan,” pungkasnya.(tribunsorong.com/ismail saleh)