Warga Dapil II Kota Sorong Keluhkan Keamanan hingga Banjir, Pemkot Diminta Eksekusi Hasil Reses

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Hasil Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna XIV di gedung DPR kota, Kilometer (KM) 10, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (19/7/2025).

Anggota DPR Kota Sorong, Daerah Pemilihan (Dapil) II Samsul Islam Bakri mengatakan, hasil reses dari Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong, dan Distrik Malaimsimsa, mencerminkan kebutuhan dasar warga yang harus segera direspons secara konkret oleh pemerintah sebagai eksekutor kebijakan.

“Harapan kami, Pemerintah Kota Sorong yang punya kapasitas sebagai eksekutif bisa menjalankan apa yang menjadi masukan dari kami di Dapil II,” ujarnya kepada awak media.

Baca juga: Hasil Reses Tahap II Disahkan, Ini Pokok Pikiran DPR Kota Sorong untuk 2025

Ia menambahkan, seluruh anggota dewan dari Dapil II yang berjumlah delapan orang telah mengumpulkan dan mengelaborasi berbagai keluhan masyarakat di kelurahan masing-masing. 

Isu-isu krusial yang mencuat, antara lain mengenai keamanan lingkungan, banjir, pengelolaan sampah, dan kebersihan.

“Semua keluhan warga di kelurahan-kelurahan hampir sama," kata Samsul.

Menurut Samsul, konstituen juga menyampaikan aspirasi terkait pembentukan wadah-wadah positif untuk pemuda, seperti karang taruna.

Baca juga: Polemik Nasib Petugas Kebersihan Kota Sorong, Eks Operator Mitra DLH Buka Suara

Organisasi ini diharapkan mengurangi kenakalan remaja serta mengarahkan generasi muda Kota Sorong daam kegiatan-kegiatan yang membangun.

“Kami ingin mendorong agar anak-anak muda bisa punya ruang untuk berekspresi dalam kegiatan positif. Ini bagian dari pencegahan kenakalan remaja,” ucapnya.

Samsul berharap permasalahan-permasalahan yang telah dicatat dalam reses tahap II bisa segera ditindaklanjuti, sehingga pada reses tahap III tidak lagi ditemukan persoalan serupa.

“Kalau semua masukan ini direspons dengan baik, kami harap reses tahap III nanti sudah tidak ada lagi persoalan yang sama,” katanya.

Baca juga: DPR Kota Sorong Target Bahas KUA-PPAS RAPBD 2026 Rampung Sepekan, Syahrir: Hajat Hidup Orang Banyak

Samsul menekankan bahwa proses reses merupakan bagian dari mekanisme pembangunan yang berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, distrik, hingga ke tingkat kota melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). 

Oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan mendengar suara rakyat dari akar rumput.

“Semua persoalan harus naik dari reses ke musrenbang kelurahan, lalu ke distrik, dan terakhir ke kota. Jadi semua bisa terselesaikan satu per satu dan kita semua akan berhasil,” ucap Samsul. (tribunsorong.com/ismail saleh)