Kasus Stunting Kota Sorong Turun pada Triwulan I/2025, Berikut Data Prevalensi di 10 Distrik

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Sorong Jemima Elisabeth Lobat mengatakan, penanganan stunting bukan hanya menjadi tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor.

Angka stunting di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan tren penurunan jika merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan 2024, serta Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Baca juga: Puskesmas Klasaman Kota Sorong Gencarkan Penurunan Stunting dan Imunisasi Anak

Masih berdasarkan SKI 2025, prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya termasuk Kota Sorong masih berada pada angka 31,0 persen.

“Kami juga memantau kondisi stunting melalui aplikasi pencatatan berbasis masyarakat, yaitu e-PPGBM. Dari data trimester pertama tahun 2025, terlihat kasus stunting di Kota Sorong turun,” kata Jemima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Sorong di Gedung L. Jitmau, kompleks kantor wali kota, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: Ketua TP PKK Kota Sorong Kunjungi Posyandu di Matalamagi, Ada 4 Balita Alami Stunting Ringan

Ia menambahkan, berdasarkan data e-PPGBM Triwulan I Tahun 2025, jumlah sasaran balita yang diukur di Kota Sorong sebanyak 4.671 anak, dari total sasaran 10.802 balita.

Dari jumlah tersebut, ditemukan 388 kasus balita stunting, sehingga prevalensi stunting di Kota Sorong sebesar 8,31 persen.

Prevalensi stunting tertinggi terdapat di Distrik Sorong Barat sebesar 15,05 persen dan terendah di Distrik Sorong Timur pada angka 2,29 persen.

Adapun jumlah kasus stunting terbanyak tercatat di Distrik Sorong, yakni 82 balita.

Jemima menyakan, strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik dilaksanakan oleh dinas kesehatan (dinkes) melalui pelayanan di rumah sakit, puskesmas, hingga posyandu.

"Sementara intervensi sensitif menjadi tanggung jawab lintas sektor, seperti memberikan edukasi, penyuluhan, bantuan makanan tambahan, serta pemenuhan gizi bagi remaja putri,” ucap Jemima.

Baca juga: Dinkes Papua Barat Daya Desak Penempatan Koordinator BKKBN untuk Percepat Penanganan Stunting 

Menurutnya, pencegahan stunting sebaiknya dimulai sejak dini, terutama pada remaja perempuan.

Tujuannya agar saat memasuki usia produktif dan kehamilan, para ibu tidak mengalami anemia atau kekurangan gizi.

“Bayi stunting umumnya lahir dengan kekurangan gizi kronis. Akibatnya, pertumbuhan dan kecerdasan mereka terganggu. Ini yang harus kita cegah bersama,” kata Jemima.

Baca juga: Layanan Persalinan 24 Jam Puskesmas Klasaman Sorong, Pasien BPJS Gratis, Umum Bayar sesuai Retribusi

Ia menyatakan, Rakor TPPS sekaligus menjadi bahan evaluasi program-program dan intervensi yang telah dijalankan dalam penanganan dan pencegahan stunting.