Marak Peredaran Beras Oplosan, Ini Hasil Pengawasan di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Peredaran beras oplosan marak belakangan ini, bahkan sejumlah kasus ditangani Kejaksaan Agung maupun Polri.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solossa mengatakan, pemerintah daerah bersama tim pengawas menyikapi persoalan ini. 

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Pangan Maybrat Kebut Penyaluran Bantuan Beras, Kejar "Deadline" 5 Hari

Tim gabungan yang dibentuk sejak dua tahun terakhir, turun ke lapangan mengecek ada atau tidaknya beras oplosan. 

"Tim dikerahkan ke pelabuhan, pasar, gudang dan semua vendor," ujar Absalom di Kota sorong, Senin (28/7/2025).

Pengawasan juga melibatkan aparat keamanan, termasuk TNI AL dan Polairud guna menjamin pengawasan menyeluruh dari proses distribusi beras hingga ke konsumen.

Baca juga: Launching di Kota Sorong, 11.248 Keluarga Langsung Terima Beras Dua Bulan Sekaligus

Upaya ini demi menjaga kualitas bahan pangan serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat beras ilegal

"Masyarakat jangan panik, tidak perlu khawatir. Kami pastikan Papua Barat Daya aman dari beras oplosan," ucap Absalom.

Stok Bulog aman

Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim memastikan pihaknya mengambil langkah cepat mengantisipasi lonjakan harga beras di pasaran.

Terdapat stok beras sebanyak 7.200 ton yang mencukupi buat enam bulan lebih ke depan.

Penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimulai pada Jumat (18/7/2025).

"Kami mulai hari ini di dua toko modern buffet di Kota Sorong. Selanjutnya akan kami perluas ke pasar-pasar lain," kata Riyadi kepada awak media. 

Ia menjelaskan, distribusi akan dilakukan secara bertahap bekerja sama dengan pengelola pasar dan instansi terkait.

Baca juga: Polres Sorong Selatan Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan Nasional 2025

Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP Rp13.500 per kilogram (kg) atau Rp67.500 per kemasan 5 kg. 

Setiap toko mitra akan mendapat jatah distribusi sebanyak dua ton per pekan.

"Untuk menjaga pemerataan, satu konsumen hanya boleh membeli maksimal dua kemasan atau 10 kilogram," kata Riyadi.

Baca juga: Pasar Murah DP2KP KPapua Barat Daya Diserbu Pembeli, 1.000 Paket Bahan Pokok Ludes Terjual