Pajak Daerah
Tunggakan Pajak di Kota Sorong Belasan Miliar, Kepala Bapenda Sibuk Tidak Bisa Diganggu
Data KPK total tunggakan mencapai Rp12,4 miliar dari 19 wajib pajak korporasi maupun usaha lainnya.
Penulis: Angela Cindy | Editor: Jariyanto
lihat foto
Keterlambatan pembayaran pajak berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD, padahal ini menjadi sumber utama pembangunan.
“Tidak bisa terus berharap dari pusat,” ujar Septinus Lobat, Rabu (30/7/2025).
Ia bilang, program prioritas 100 hari kerja adalah pengelolaan PAD berbasis digital.
Langkah diambil guna menekan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan efisiensi dalam sistem pemungutan pajak.
“Alat perekam transaksi sudah kami pasang dibeberapa tempat usaha. Harapannya, kebocoran bisa diminimalisir dan pelaporan lebih transparan,” katanya.
Septinus Lobat menyatakan, Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah telah dibentuk oleh Pemkot Sorong.
Tim melibatkan kejaksaan dan kepolisian, diberikan kewenangan penuh menindak pelaku usaha tidak kooperatif.
“Deadline kami kasih dua minggu. Kalau tidak ada itikad baik, tidak bayar, kami tutup sementara. Ini bentuk ketegasan kami,” ujar Septinus Lobat. (tribunsorong.com/angela cindy)
| Wali Kota Sorong Bagikan Seragam Gratis Kepada Siswa di SD Negeri 21 Remu |
|
|---|
| 2 Penyakit Paling Dominan di Sorong Manoi Kota Sorong, Data Puskesmas Malawei Januari-Juli 2025 |
|
|---|
| Kota Sorong Rawan Kebakaran, 200 Peserta Ikut Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan |
|
|---|
| Wakil Wali Kota Sorong Semprot Dinas: Urus Kontrak Petugas Kebersihan dan Perizinan Macet |
|
|---|
| BPK Serahkan LHP LKPD 2024: Kota Sorong, Tambrauw, dan Maybrat Raih Opini WTP |
|
|---|
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.