DPR Kota Sorong

Peningkatan PAD dan Layanan Publik Kota Sorong Butuh Sinergi Antarlembaga

Peran serta BUMN tidak hanya dalam konteks mengejar keuntungan atau profit oriented, tetapi memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Penulis: Ismail Saleh | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM/ISMAIL SALEH
SINERGI ANTARLEMBAGA - DPR Kota Sorong menggelar coffee morning bersama pemkot dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Desa Wisata, Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan di Kota Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sinergi antarlembaga dalam membangun Kota Sorong penting, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan publik, serta program prioritas pemerintah kota.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syahrir Nurdin dalam coffee morning bersama pemkot dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Desa Wisata, Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (2/8/2025).

Baca juga: DPR Kota Sorong Garap Ranperda Perlindungan ODGJ, Desak Pemkot Bangun Rumah Singgah 

Menurutnya, peran serta BUMN tidak hanya dalam konteks mengejar keuntungan atau profit oriented, tetapi memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

"Mari bersinergi mencegah kebocoran PAD (pendapatan asli daerah). Digitalisasi pajak dan retribusi penting untuk transparansi,” ujar Syahrir.

Ia berharap kolaborasi bisa menghadirkan kesejahteraan, keamanan, dan percepatan pembangunan di Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi termuda di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Sorong Rudi R. Laku mengatakan, satu dari sejumlah misi wali kota adalah peningkatan PAD.

Baca juga: Banggar DPR Kota Sorong Sampaikan 12 Catatan Strategis ke Pemkot

Ia melihat legislatif dan BUMN mendukung langkah-langkah buat mencapai misi itu.

Rudi menambahkan, Pemkot Sorong menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam waktu dekat.

Baca juga: Cegah KPK Turun Tangan, Komisi III DPR Kota Sorong Ultimatum Dispenda Tangani Tunggakan Pajak

Di antaranya pendataan potensi pajak dan retribusi hingga penerapan sistem pembayaran digital melalui Bank Papua.

Selain itu membuat peta potensi pajak dan retribusi hingga tingkat kelurahan.

"Ini menjadi dasar yang kuat dalam memaksimalkan potensi PAD,” kata Rudi. (tribunsorong.com/ismail saleh)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved