Pemuda Muhammadiyah Minta Wagub Papua Barat Daya Tak Intervensi MUI, Ahmad Nausrau Beri Penjelasan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemuda Muhammadiyah minta Wakil Gubernur  (Wagub) Papua Barat Daya Ahmad Nausrau tak ikut intervensi dinamika organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: GMT Papua Barat Daya Gandeng MUI dan Pemda, Jalankan Program hingga Pelosok

Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya Samsul Ruslan bilang, MUI rumah bagi umat, bukan kelompok.

"Organisasi MUI ini sudah ada di Papua Barat Daya, tapi diduga ini ekslusif ke segelintir orang," ujar Samsul kepada TribunSorong.com, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau Dorong Masjid jadi Tempat Menebar Kebaikan

Lanjutnya, pengurus MUI pusat telah memberi mandat kepada Ahmad Nausrau menjadi karateker sementara di Papua Barat Daya.

Belum lama ini tersiar kabar jadwal musyawarah MUI Papua Barat Daya, informasi masih tertutup bagi segelintir orang dan tak menyebar.

"Saya mau bilang bahwa MUI ini adalah wadah bagi para cendikiawan muslim di Papua Barat Daya, jangan jadikan buat kepentingan sendiri ataupun kelompok tertentu semata," katanya. 

"Kami minta MUI ini dia harus inklusi (terbuka), jangan jadikan lembaga tersebut ekslusif."

Senada, Amin Anggiluli kader Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya menilai persoalan MUI di daerah ini cukup urgen. 

"MUI ini lembaga menaungi seluruh umat muslim, dan kita di Papua Barat Daya punya banyak mubaligh serta cendikiawan," ucapnya. 

Baca juga: Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya Lahirkan Rekomendasi Penting Ini

Sikap karateker MUI yang tertutup dan memilih mubaligh serta cendekiawan dari luar Papua Barat Daya, seolah meremehkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu sendiri.

"Kami belakangan baru tahu bahwa sudah ada komposisi pengurus, namun semua itu tidak libatkan ulama-ulama di daerah ini," jelasnya.

Baca juga: Aksi Pijat Panitia dan Sepatu Penuh Air: Cerita Hangat di Balik Karnaval Budaya di Papua Barat Daya

Amin menyoroti posisi Ahmad Nausrau sebagai Wagub Papua Barat Daya dan Karateker di dalam MUI.

"Dalam ketentuan organisasi tidak boleh ada pejabat daerah duduki pucuk pimpinan MUI, sebab lembaga ini harus netral," ucapnya.

Baca juga: Karnaval Budaya di Papua Barat Daya Bertabur Pesona Adat, Sambut HUT 80 RI

Putra asal Negeri 1.001 Sungai itu berharap Wagub Ahmad Nausrau memprioritaskan kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tetap bersikap netral..

Jawaban Ahmad Nausrau

Ahmad Nausrau angkat angkat bicara terkait permintaan pemuda Muhammadiyah. 

Baca juga: SLB di Raja Ampat Jadi Pilot Project, Disdikbud Papua Barat Daya Perluas Layanan ke Kabupaten Lain