TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Mohammad Musa'ad diperpanjang sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya.

Surat Keputusan (SK) perpanjangan sebagai Pj Gubernur itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Mohammad Musa'ad, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Mendagri TIto Karnavian Apresiasi Pemprov PBD Selenggarakan Papua Fest 2023

Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie menyampaikan selamat kepada Mohammad Musa'ad yang dipercayakan kembali menjadi Pj Gubernur Papua Barat Daya.

"Selamat buat Bapak Mohammad Musa'ad yang diperpanjang sebagi Pj Gubernur Papua Barat Daya. Kami menjadi ormas pertama yang memberikan selamat buat Bapak Mohammad Musa'ad," katanya kepada TribunSorong.com.

Baca juga: BPN Papua Barat Serahkan Sertipikat Tanah ke Warga PBD, 5 Aset BPN Bakal Pakai Sertipikat Elektronik

Ia bilang, Fopera mendukung Mohammad Musa'ad melanjutkan kepemimpinan di Provinsi Papua Barat Daya.

Menurutnya, keputusan Presiden RI Joko Widodo ini sudah tepat, karena Mohammad Musa'ad selama satu tahun sudah bekerja dan melakukan trobosan dalam rangka pembangunan di Papua Barat Daya.

Baca juga: Dorong Percepatan Penerimaan Pajak dan Retribusi, BPKAD PBD Gelar Sosialisasi Peraturan Gubernur

Fopera mendukung penuh Pj Gubernur Mohammad Musa'ad dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi ke-38 itu.

"Kami mendukung penuh Bapak Mohammad Musa'ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya sampai dengan terpilihnya atau terbentuknya pemerintahan definitif," ucapnya.

Baca juga: Mohammad Musaad Tunjuk Sekda Kabupaten Sorong sebagai Plh Bupati Gantikan Yan Piet Mosso

Ia bilang, Fopera menyarankan Pj Gubernur  mengevaluasi seluruh pejabat eselon II yang telah dilantik maupun yang saat ini telah ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas.

"Mereka ini terkesan tidak melaksanakan perintah-perintah Pj Gubernur dengan baik. Kadang-kadang, mereka bekerja tidak sesuai dengan arahan Pj Gubernur, sehingga kami mendengarkan Bapak Pj Gubernur untuk mendorong kinerja dalam satu tahun ke depan. Kami minta untuk seluruh pejabat ini dievaluasi," katanya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)