Rapat Paripurna RPJMD Kota Sorong 2025-2029, Fraksi PKS Soroti Pendidikan, Kesehatan, hingga UMKM

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Visi jangka panjang Kota Sorong 2045, yakni “Terwujudnya Kota Sorong sebagai Hub Perdagangan dan Metropolitan Indonesia Timur yang Maju, Sentosa, dan Berkelanjutan”.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong 2025-2029 mengusung visi “Bersama Membangun Kota Sorong Maju, Bersih, Hijau, dan Sejahtera” serta lima misi pembangunan lima tahun ke depan harus berbasis evidence-based policy dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025–2029 di gedung DPR Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Kritis! 27 Pantun Kritik DPR, Sindir Para Penguasa yang Tak Peka Penderitaan Rakyat

Sekretaris Fraksi PKS DPR Kota Sorong Samsul Islam Bakri menjelaskan, PKS mengapresiasi Pemkot Sorong yang berani merumuskan visi dan misi progresif.

Penekanan pada kebersihan, kehijauan, dan kesejahteraan masyarakat dinilai tepat dala, menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, serta pembangunan inklusif.

Di samping itu, Fraksi PKS menyoroti sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian.

Baca juga: Fraksi Partai Golkar Atensi Keterlambatan dan Ketidakselarasan RPJMD 2025-2029 Kota Sorong

Antara lain pada bidang pendidikan dan pelayanan dasar, masih ditemui praktik pungutan pada sekolah gratis sehingga menimbulkan trust deficit (kurangnya kepercayaan) masyarakat.

Selain itu, beasiswa daerah harus diprioritaskan di bidang kesehatan untuk menjawab kekurangan tenaga medis.

Begitu juga anak-anak Orang Asli Papua (OAP) lebih diberdayakan di perguruan tinggi lokal daripada disekolahkan keluar daerah.

Pada bidang kesehatan, kata Samsul, masalah stunting dan minimnya tenaga kesehatan lokal perlu diatasi melalui pengembangan SDM berbasis kampus-kampus lokal.

Berikutnya lingkungan dan tata kota, banjir dan sampah masih menjadi masalah laten.

RPJMD harus menegaskan penataan ruang berbasis mitigasi banjir dan pengelolaan sampah terpadu, bukan sekadar proyek fisik.

Baca juga: Unjuk Rasa di Kantor DPR Kota Sorong, Ini 4 Tuntutan Forum Gerakan Peduli Papua

Selanjutnya sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Kota Sorong sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia Timur perlu diarahkan menjadi hub ekonomi kreatif dan logistik.

"Strategi penguatan UMKM lokal dinilai belum tegas dalam RPJMD," ucap Samsul.

Fraksi PKS pun mendorong smart city dan digitalisasi, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan tata Kota Sorong.