Pandangan Fraksi terhadap LPjP APBD 2024, Golkar Berikan 9 Catatan kepada Pemkot Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Partai Golkar DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Jumat (12/9/2025).

Sekretaris Fraksi Golkar David Hehanussa menegaskan, bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: DPR Kota Sorong Terima Laporan APBD 2024, Pertanggungjawaban Keuangan Jadi Fokus Utama

Transparansi, akuntabilitas, dan integritas kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Dokumen pertanggungjawaban APBD harus memberi gambaran jelas tentang kondisi keuangan daerah, pencapaian program prioritas, dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan,” katanya.

Fraksi Golkar memberikan sembilan catatan dan kritik, bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan bukan melemahkan.

“Setiap kritik adalah bentuk tanggung jawab moral agar kita semua menjaga amanah rakyat. Kami ingin pertanggungjawaban APBD ini menjadi momentum untuk membangun tradisi keterbukaan, kemitraan, dan semangat perbaikan berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Paripurna DPR Kota Sorong Tetapkan Ketua Defenitif

Catatan dan sorotan penting Fraksi Golkar

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Golkar menilai laporan keuangan harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan dipahami. 

Fraksi akan meneliti apakah laporan benar-benar jujur, lengkap, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

2. Verifikasi Laporan dan Kondisi Riil

Fraksi menolak laporan hanya sebatas dokumen tanpa bukti lapangan. 

Setiap angka dan program harus sesuai dengan kondisi nyata dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja dan strategi pencapaian PAD setiap OPD akan menjadi fokus pengawasan. 

Fraksi menilai PAD harus benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA dianggap sebagai indikator penting kualitas tata kelola. 

Nilai SILPA yang besar harus diuji sebab dan pengelolaannya agar tidak menunjukkan ketidakefisienan atau perencanaan yang kurang optimal.

5. Pengelolaan Aset Daerah

Golkar menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian aset agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

6. Rekomendasi BPK RI

Fraksi meminta Pemkot Sorong serius menindaklanjuti rekomendasi audit BPK RI, bukan sekadar formalitas laporan.

7. Kesesuaian RKPD dan RPJMD

Golkar menyoroti perlunya sinkronisasi RKPD dengan RPJMD agar program tahunan sesuai strategi pembangunan jangka menengah.

8. Efektivitas Anggaran Sampah

Golkar mempertanyakan efektivitas anggaran pengelolaan sampah 2024 yang disebut sangat besar. 

Mereka meminta agar dana benar-benar berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah dan peningkatan layanan kebersihan.

9. Manajemen Hutang dan Piutang Daerah

Fraksi menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan dan penagihan hutang-piutang Pemkot Sorong, termasuk risiko piutang tak tertagih. (tribunsorong.com/ismail saleh)