Potensi Bencana Alam dan Sosial di Papua Barat Daya Tinggi, Perkuat Kapasitas SDM lewat Renkon

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Table Top Exercise (TTX) Rencana Kontinjensi (Renkon) dalam menghadapi potensi dampak bencana konflik sosial di wilayah Papua Barat Daya, Senin (17/11/2025). 

Kegiatan di Kota Sorong ini dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setda Papua Barat Daya Atika Rafika.

Atika mengatakan, Papua Barat Daya merupakan daerah yang memiliki beragam potensi risiko bencana, baik bencana alam maupun sosial.

Baca juga: Ukur Kesiapsiagaan Bencana, BPBD se-Papua Barat Daya Ikuti Penilaian IKD

Di antaranya gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, hingga situasi kemanusiaan lainnya yang menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

"Situasi ini menuntut kita selalu siaga, terlatih, dan terkoordinasi," ujar Atika.

Menurutnya, dalam kondisi darurat, sejumlah aspek menjadi sangat menentukan.

Baca juga: BPBD Kota Sorong Targetkan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Rampung Akhir November 2025

Meliputi kecepatan dan ketepatan informasi, koordinasi lintas lembaga, serta pemahaman hukum humaniter. 

Oleh karena itu, TTX Renkon menjadi langkah strategis guna memperkuat capacity building seluruh pemangku kepentingan.

Pada kegiatan ini, peserta mengikuti berbagai skenario, di antaranya, simulasi SITREP (melatih penyusunan laporan situasi secara cepat dan akurat).

Selanjutnya protokol JNA dan gladi ruang buat melatih koordinasi terpadu antarinstansi saat krisis.

Ada juga pelatihan hukum humaniter, sebagai pengingat prinsip kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi dalam situasi apa pun.

"Inilah karakter respons kemanusiaan yang profesional, bertanggung jawab, dan berbasis standar internasional," kata Atika.

Lebih lanjut, Atika mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana yang inklusif, terukur, dan kolaboratif. 

Baca juga: Penyusunan DED Drainase Kota Sorong Dimulai: Acuan Penanganan Persoalan Banjir dan Genangan

Upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, diperlukan sinergi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.

"Kegiatan ADRA hari ini merupakan wujud kolaborasi nyata dalam membangun ekosistem kemanusiaan yang solid dan responsif," ucap Atika.

Ia berharap seluruh materi dan praktik yang diberikan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dalam tugas keseharian. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)