Korupsi Koni Papua Barat

Kapolda Papua Barat: 139 Saksi Diperikasa Terkait Kasus KONI Papua Barat , Masih Tunggu PKN dari BPK

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan jika 139 orang telah diperiksa terkait kasus KONI.

Editor: Rahman Hakim
Safwan
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. 

Daniel menuturkan, hingga kini BPK telah memberi signal dan berjanji segera memberi hasil kerugian negara.

Pada 14 Februari 2023 lalu, KONI telah menggelar ‘Rapat Koordinasi Pembentukan KONI pada DOB’ di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Dalam rapat itu, seluruh Pj Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) sdiminta dan bersedia menjadi Ketum KONI di daerah otonomnya.

Pertimbangannya efektivitas, efisiensi dan fleksibitas organisasi dan pengalokasian anggaran pembinaan dan event.

Baca juga: Sempat Tangani Dugaan Korupsi di Disdukcapil Maybrat, Iptu Nafil Geser dari Polres Sorong Selatan

Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meladeni tamu undangan yang meminta foto usai pelantikan pengurus KONI Papua Barat Daya di Ballroom Raja Ampat I, Hotel Aston Sorong, Kota Sorong, Selasa (7/3/2023) malam.
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meladeni tamu undangan yang meminta foto usai pelantikan pengurus KONI Papua Barat Daya di Ballroom Raja Ampat I, Hotel Aston Sorong, Kota Sorong, Selasa (7/3/2023) malam. (TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet tentang PON XXI/2024 Aceh-Sumut, meminta segera mempersiapkan kontingen 38 provinsi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara.

Presiden meminta khusus empat provinsi baru di Tanah Papua (Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya), bersama Papua dan Papua Barat, ikut berpartisipasi dan menyiapkan cabang olahraga unggulan perorangan.

Delapan bulan sebelumnya, tepatnya Jumat (15/7/2022), Marciano juga melantik politisi Kenius Kogoya, sebagai Ketua KONI Papua masa bakti 2022-2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Dok II, Kota Jayapura.

Di laman resmi KONI, pengurus KONI Pusat, Soleman Jambormias, di Nabire, kamarin, menyebut, pihaknya memberi diskresi kepada kepengurusan KONI di DOB Papua untuk menyusun struktur kepengurusan dari unsur pejabat daerah untuk masuk dalam pengurus cabang olahraga (Cabor) yang dipersiapkan untuk PON.

"Ini karena kita diberikan kesempatan langsung mengikuti PON 2024 di Aceh dan Medan pada bulan September 2024.

Tidak ada tunda karena atas permintaan Presiden Jokowi sebelum Oktober beliau harus membuka dan menutup PON secara resmi sebelum berakhir masa jabatannya."

Catatan yang perlu diketahui bahwa PON 2024 lebih prioritas olahraga perorangan, karena tidak melalui Pra PON tetapi langsung didaftarkan sebagai peserta PON.

(TribunSorong)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved