Pimpinan MRPBD Resmi Dilantik, Alfons Kambu: Kami Siap Perjuangkan Hak OAP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) resmi dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Pelantikan berlangsung di Gedung L Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Pj Gubernur Mohammad Musa’ad Lantik Pucuk Pimpinan MRPBD, Catatan Sejarah Provinsi Terbungsu

Ketua MRPBD Alfons Kambu mengatakan, usai dilantik pihaknya akan bersinergi bersama Pemerintah Papua Barat Daya untuk melihat segala keluhan masyarakat.

"Kami akan dorong dengan regulasi, karena kewenangan pemerintah yang menyediakan regulasi," katanya kepada TribunSorong.com.

Dia bilang, sebagai mitra pemerintah banyak hal yang akan pihaknya lakukan untuk perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP).

Tentu mewujudkan itu membutuhkan dukungan dari semua dinas di Papua Barat Daya.

"Kami perlukan semua dinas ada pemberdayaan dan perlindungan kepada OAP," ucapnya.

Alfons Kambu berharap, regulasi yang pihaknya usulkan kepada pemerintah nanti bisa memenuhi hak OAP.

Pelantikan Pimpinan MRPBD

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad resmi melantik Pimpinan Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya (MRPBD) masa jabatan 2023-2028.

Pelantikan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas, hingga penyerahan palu sidang dari Plh MRPBD Mesak Mambraku kepada pimpinan tetap Alfons Kambu.

Baca juga: Hak Politik OAP pada Pileg Tersisih, MRPBD Target Pilkada Terpenuhi

Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan, MRPBD yang baru dilantik merupakan lembaga kultur pertama di provinsi termuda Indonesia.

“Saya yakin dan percaya bawah apa yang terjadi hari ini bukanlah suatu kebetulan, tapi inilah waktu yang tepat yang ditetapkan oleh yang maha kuasa sehingga kita hadir menyaksikan acara pelantikan MRPBD,” katanya.

Mohammad Musa’ad bilang, pelantikan MRPBD akan tercatat sebagai sejarah perjalanan di provinsi ke-38 ini.

Pemprob Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada pimpinan sementara Mesak Mambraku yang sudah menjalankan roda MRPBD sejak awal pembentukan hingga pelantikan pimpinan tetap.

“Jadi di Provinsi Papua punya tiga pilar kekuatan yaitu eksekutif yang terdiri dari Gubernur dan jajarannya, kemudian legislatif yaitu pimpinan DPR dan anggota dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disebut sebagai lembaga representasi kultural,” ucapnya.

Dia berharap, agar MRPBD bisa dijadikan sebagai role model untuk semua MRP yang ada di tanah Papua. 

“Pemerintah di Papua ini harusnya lebih kuat karena ibarat semboyan satu tungku yang di dalamnya ada tiga batu,” pungkas dia. (tribunsorong.com/aldy tamnge)