Hati-Hati! Modus Pungutan Liar Berkedok Tambal Jalan Rusak, Sudah Terjadi di Manokwari

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ruas jalan di area perkotaan Manokwari dikabarkan rusak pada sejumlah titik.

Jalan-jalan rusak di area perkotaan Manokwari itu kerap ditambal oleh segelintir warga, namun tindakan penambalan jalan itu disertai pungutan liar atau pungli berkedok sumbangan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Manokwari.

Baca juga: BPMP Sebut PPDB di Papua Barat Daya Minim Pengawasan dan Rawan Pungli

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manokwari Emba Rantelino mengatakan, pihaknya mengetahui perihal jalan rusak di area perkotaan Manokwari.

Akan tetapi, keterbatasan dana menjadi alasan Dinas PUPR Manokwari tidak memelihara jalan secara menyeluruh.

Menurut pengakuannya, Dinas PUPR Manokwari tidak mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan tambal jalan, seperti batu pecah dan aspal.

"Tahun ini, kami sudah bisa ajukan alat tambal jalan. Kami mau adakan itu sehingga kalau ada jalan rusak, kami langsung tambal," kata Emba Rantelino dikutip dari TribunPapuaBarat.com, Sabtu (1/7/2024).

Sejauh ini, ucapnya, pemeliharaan jalan di Manokwari memakai skema swakelola yang anggarannya terbatas hanya untuk membabat rumput.

Ia menyatakan hanya akan melakukan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Papua Barat.

Sejauh ini, penambalan jalan rusak sering terjadi di jalan-jalan provinsi dan jarang di jalan nasional.

Dinas PUPR Manokwari mengestimasi anggaran untuk pemeliharaan jalan mencapai Rp 1 miliar.

Baca juga: Tak Cukup Bukti soal Pungli, Dishub Kota Sorong Desak Kelompok Cipayung dan Sopir Klarifikasi

Dana itu akan dipakai untuk membeli bahan tambal jalan berupa campuran panas asbuton dihampar dingin atau cold paving hot mix asbuton (cphma).

"Cphma itu adalah campuran agregat dengan aspal dingin itu dikemas dalam karung. Lubang jalan dibersihkan lalu dihampari cphmh itu kemudian dipadatkan,” kata Emba Rantelino.

Dinas PUPR Manokwari tidak mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan tambal jalan, seperti batu pecah dan aspal.

"Tahun ini, kami sudah bisa ajukan alat tambal jalan. Kami mau adakan itu sehingga kalau ada jalan rusak, kami langsung tambal," kata Emba Rantelino di Manokwari, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: Heboh Demo Sopir Truk Sorong soal Pungli, Dishub: Kami Tidak Perkenankan Bayar di Tempat