Kemendagri Sentil Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada 2024 di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sentil penjabat (pj) kepala daerah di Papua Barat Daya yang mau maju Pilkada Serentak 2024.

Sentilan itu disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Siamangunsong dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Papua Barat Daya di Kota Sorong, Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Musaad Ingatkan Bacalon Gubernur Papua Barat Daya Dewasa Berpolitik

Dia menjelaskan, pj kepala daerah yang akan maju pilkada wajib mengundurkan diri 40 hari sebelum penddaftaran ke KPU.

“Kami banyak sekali mendapat laporan dan pengaduan terkait hal ini, banyak pj yang sudah pasang balio makanya sesuai aturan yang disampaikan Bapak Mendagri itu 40 hari sebelum daftar ke KPU harus mundur,” katanya.

“Di sini ada pj gubernur, pj wali kota, dan pj bupati beberapa pj ini kalau mau majun anti wajib undur diri ya," imbuhnya.

Ia bilang, sesuai jadwal diperkirakan pengunduran diri para pj kepala daerah yang maju pilkada itu pada pertengahan Juli ini.

Rakor Kesiapan Pilkada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong, Jumat (28/6/2024).

Rakor ini mengusung tema "Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Memperkuat Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi Wujudkan Pemilukada Berintegritas".

Baca juga: Kemendagri Evaluasi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Musaad Paparkan 10 Poin Indikator Prioritas 

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Pj Gubernur Mohammad Musa'ad, Kapolda Papua Barat, Ketua KPU Andarias Daniel Kambu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Pj Sekda Jhoni Way, Forkopimda dan tamu undangan lain.

Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya Sellvyana Sangkek mengatakan, tujuan rakor ini ialah mengumpulkan dan menyelaraskan informasi dan strategi dari berbagai pemangku kepentingan terkait kesiapan pilkada.

Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang dapat menganggu pilkada  serentak, meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, aparat pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalammenyukseskan pilkada yang beritegritas,” katanya.

Baca juga: Evaluasi Kinerja Triwulan III Periode II, Pj Bupati Maybrat Diapresiasi Tim Evaluator Kemendagri

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad menjelaskan, pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut dia, pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin lokal, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kedewasaan politik bagi masyarakat kita di Daerah ini.