BP3OKP Papua Barat Daya Kunker ke Sorong Selatan, Program SSH Wujud Keberhasilan Amanat Otsus

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya kunjungan kerja (kunker) selama lima hari di Kabupaten Sorong Selatan. 

Agenda kegiatan dalam rangka tugas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terkait penyelarasan misi percepatan pembangunan Papua. 

Kunker diawali audensi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bertempat di Resto Sagoe, Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan.

Baca juga: Pelatihan Institusional Non Boarding Tahap III/2024 BPVP Sorong Dibuka, Anggota BP3OKP Beri Arahan

Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya Otto Ihalauw disambut Sekda Dance Nauw bersama jajaran pimpinan perangkat daerah pada Sabtu (19/7/2024). 

Hari berikutnya rangakain kegiatan yakni meninjau beberapa obyek fasilitas umum di Sorong Selatan, di antaranya  ke Kampung Srer, Distrik Seremuk dalam rangka monitoring evaluasi (monev) dana desa.

Setelah itu mengunjungi Kali Sembra dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi wisata air lokal.

Baca juga: BP3OKP Identifikasi Persoalan Pengangkatan Guru PPPK dari Yayasan, Siapkan Usulan Kebijakan ke Pusat

Rombongan kemudian bergeser ke RSUD Scholoo Keyen, Pasar Kajase Teminabuan, serta Terminal Teminabuan. 

Otto Ihalauw menjelaskan, keberadaan BP3OKP buat mengawal satu dari sejumlah instrumen penting dari otonomi khusus (otsus), yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Perpres 24 Tahun 2023 

Terkait tugas BP3OKP pihaknya akan mengecek ke masyarakat apakah program pembangunan telah berjalan tepat sasaran atau belum. 

“Kunjungan ke Kampung Srer sebagai langkah uji petik program pemerintah yaitu dana desa. Kami ingin memantau penyerapan anggaran pada empat sasaran program apakah telah tercapai atau belum dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya," katanya.

Baca juga: Ratusan PPPK Guru-Nakes Terima SK, Bupati Samsudin Anggiluli Tekan Kasus Stunting dan Putus Sekolah

Menurut Otto, dari laporan Kepala Bappeda Sorong Selatan, pemda telah menyiapkan rencana awal dan rencana pembanguanan jangka panjang daerah (RPJDP) yang mengacu RIPPP.

Oleh karena itu, siapa pun kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024, akan mengikuti instrumen yang telah dipersiapkan sesuai RPJPD 20 tahunan yang kemudian dijabarkan melalui rencana aksi lima tahunan yang disebut RPJMD.

“Walaupun rancangan tersebut masih rencana awal, masih perlu ada penyelarasan di tingkat Bappenas dan di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Otto.

Baca juga: Kadis Pendidikan Sorsel Ungkap Progres Sekolah Sepanjang Hari di Distrik Konda

Sebagai badan pengarah, lanjutnya, BP3OKP mempuyai tugas menyisir dari aksi perencanaan kemudian penganggaran.

Tim akan bekerja melalui program prioritas, yaitu Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai.

Tim tersebut berasal dari kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, badan pengawas, serta akademisi dan dari orang-orang Papua hebat.

“Kami berharap ke depanya pembangunan se-Tanah Papua bisa terarah dan terukur serta capaianya lebih jelas,” ucap Otto.

Lebih lanjut mantan Bupati Sorong Selatan ini mengatakan, 20 tahun lalu otsus dan pembangunanya sudah berjalan, namun belum terukur.

Dari anggaran yang digelontorkan, alokasinya untuk pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan, namun belum bisa diukur, sehingga parameter atau acuan akan dipersiapan.        

Menurut Otto, program unggulan sekolah sepanjang hari (SSH) di Sorong Selatan telah  menjadi role model di Tanah Papua.

Baca juga: Dinas Pendidikan Sorong Selatan Optimis Program Sekolah Sepanjang Hari Turunkan Angka Putus Sekolah

Sebagai informasi, data dari Badan Pusat Statistik tercatat sekitar 620 ribu anak usia sekolah di Tanah Papua tidak sempat mengeyam pendidikan.

Melalui SSH ini, anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan lagi sekolahnya.

“Ini merupakan tugas negara yang mana Bupati maupun Sekda Sorong Selatan telah menganggarkan dana besar untuk mencegah putus sekolah melalui SSH. Program telah dievaluasi oleh BPKP, BPK yang mana direkomendasikan agar dilanjutkan pada 2024 untuk SD Maranatha Teminabuan.

“Ini merupakan modifikasi dari proses pendidikan berpola asrama karena SSH dimodifikasi menggunakan konteks lokal Papua,” ucapnya.

Baca juga: Pemkab Sorsel Luncurkan Intervensi Serentak Cegah Stunting

Otto menyatakan, jika diskusikan di tingkat nasional disebut dengan program yang memilki kearifan lokal.

Pelaksanaannya turut memberdayakan masyarakat setempat, mulai dari juru masak adalah warga setempat, kemudian makanan berasal dari hasil bumi kampung setempat seperti udang dan kepiting, sayuran maupun papeda sebagai pengganti beras.

Bahan baku itu diolah menjadi menu yang dikonsumsi siswa dalam program SSH.

Selain itu, sarana prasarana air bersih seperti mandi cuci kakus (MCK), dapur umum , maupun fasilitas lainnya juga dibangun.

Baca juga: Survei Akreditasi Puskemas Wayer Sorong Selatan, Tingkatkan Kinerja dan Mutu Layanan Kesehatan

Dalam SSH juga diterapkan pembentukan karakter sebelum belajar, yakni diawali berdoa.

“Para siswa disiapkan makan tiga kali sehari sehingga secara tidak langsung akan menurunkan angka stunting,” ujar Otto.

Menurutnya, SSH juga merupakan hasil kerja sama BP3OKP dengan Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari.

Program tersebut direspons oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli sehingga bisa berjalan baik bahkan masuk rencana aksi nasional.

“Seluruh Tanah Papua bahkan diwajibkan melaksanakan program SSH. Ini tidak hanya sekadar instrumen tetapi wajib dilaksanakan dan nanti akan diawasi,” beber Otto.

Baca juga: Peluncurkan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Sorong Selatan 2024, Dukung Pencegahan Stunting

Sekda Dance Nauw atas nama pemerintah daerah menyambut baik kunjungan perdana Ketua BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Menurutnya, agenda kerja tersebut penting guna memberikan pengarahan dan penjelasan peran dan kedudukan lembaga sesuai amanat UU Otsus No 2 Tahun 2021. 

Pemkab, kata Dance Nauw, siap melaksanakan harmonisasi bersama Bappeda merealisasikan program dari BP3OKP guna mewujudkan Papua Cerdas melalui SSH. 

Baca juga: Puskesmas se-Sorong Selatan Papua Barat Daya Diakreditasi, 5 Berstatus Utama

Ini merupakan program unggulan yang telah dikembangkan di Sorong Selatan dan telah menjadi role model di Tanah Papua.

Untuk Papua Sehat, lanjut Dance Nauw, RSUD Scholoo Keyen akan dilengkapi sarana prasarana peralatan kesehatan (alkes) yang memadai dan juga dokter spesialis.

“Semua itu perlu dikoordininir secara baik oleh pihak terkait seperti Kemenkes melalui BP3OKP,” ujarnya. (*/tribunsorong.com)