Masyarakat Suku Ambel Raja Ampat Buat Sumpah Adat di Kantor KPU Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejumlah masyarakat adat suku Ambel, Kabupaten Raja Ampat, menggelar prosesi sumpah adat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya.

Prosesi sumpah adat di kantor KPU Papua Barat Daya tersebut juga dihadiri oleh Ketua LMA Ambel Raja Ampat Yulianus Thebu dan sejumlah tokoh adat suku Ambel.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Buka Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap 5 Bakal Paslon Pilkada 2024

Ketua LMA Ambel Raja Ampat Yulianus Thebu mengatakan, sumpah yang digelar di KPU Papua Barat Daya ini bertujuan agar dari KPU dan MRPBD harus seiring sejalan.

"Kami buat sumpah ini masih ada kaitannya dengan edaran KPU kemarin di mana ada tertera LMA Ambel yang mengakui status salah satu calon gubernur," ujar Yulianus kepada awak media, Selasa (17/9/2024).

Baca juga: Sikap KPU Papua Barat Daya Atas SK Bebas Utang Bacagub Gubernur Bernard Sagrim

Menurutnya, sumpah adat yang digelar ini sejatinya tak harus dilakukan di KPU Papua Barat Daya, namun ada sebuah keraguan sehingga mengharuskan segera dibuat.

Ia berharap, Pilkada 2024 kali ini ke depan bisa berjalan tanpa intervensi, agar orang Papua bisa jadi gubernur di tanah ini.

"Kami ingin setelah ini kutuk jangan jadi bagian dari hidup kita. Ini adalah pilkada pertama jadi harus buat baik," katanya.

Yulianus menegaskan, pihaknya menolak poin terkait pengakuan LMA Ambel di surat KPU Papua Barat Daya ke salah satu calon.

Pasalnya, Ketua LMA Ambel Raja Ampat yang sah diangkat oleh masyarakat adat adalah Yulianus Thebu, selain dari itu palsu.

"Saya adalah Ketua LMA Ambel yang sah dan kalau ada wacana bilang diakui LMA Ambel maka itu pemalsuan dokumen, kami juga akan laporkan ini ke polisi," tegasnya.

Baca juga: Wujudkan Pilkada Bermartabat, KPU Papua Barat Daya Imbau Warga Tak Terpancing dengan Isu Provokatif

Ia berharap, semua pihak harus bisa ikut memantau setiap proses ini agar pemilu bisa berjalan bermartabat tanpa pengaruh dari luar yang merusak wajah demokrasi.

Selain itu, Komisioner KPU Papua Barat Daya Fatmawati saat menemui utusan LMA Ambel menambahkan, pihaknya memiliki tugas agar melayani semua masyarakat.

"Apa-apa yang sudah disampaikan serta dokumen ini tentu saya akan bawa agar nanti kami bahas di internal KPU," jelasnya.

Baca juga: Tampung Aspirasi Pengunjuk Rasa, KPU Papua Barat Daya Bakal Kaji dengan Tim Hukum

Ia juga menyambut baik masyarakat adat yang punya semangat sama dengan KPU Papua Barat Daya agar mewujudkan pemilu pertama dengan aman serta bermartabat. (tribunsorong.com/safwan ashari)