Pemkab Sorong Selatan Beri Ultimatum soal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Ada Sanksi

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan memberi ultimatum ke aparatur sipil negara (ASN) terkait netralitas saat Pilkada 2024.

Baca juga: Pencurian dan Penganiayaan Mendominasi di Sorong Selatan, Begini Strategi Paslon 1 Martinus-Paulinus

Plt. Sekda Sorong Selatan Agustinus Wamafma mengatakan, terkait netralitas ASN sudah menjadi komitmen pemerintah daerah terkait pemilihan kepala daerah.

"Kami dalam bertugas setiap harinya diatur oleh Undang-undang ASN dan peraturan pemerintah agar PNS harus jaga netral," utar Agustinus kepada TribunSorong.com di Teminabuan, Senin (21/10/2024).

Baca juga: SOSOK Petronela Krenak, Perempuan Pertama Maju Calon Bupati Sorong Selatan 2024

Dia bilang, jika persoalan netralitas ASN tak dijaga dalam praktik di lapangan, otomatis akan berefek ke persoalan pemerintahan yang tidak berjalan sehat dan netral.

Jika ada seorang ASN terlibat di politik praktis, maka otomatis berefek ke pelayanan pilih kasih.

"Kalau ada ASN dia terlibat dalam politik yang pasti berlanjut ke pelayanan ke rakyat Sorong Selatan akan mandek," katanya.

"ASN harus berada di tengah-tengah dan jangan ambil resiko karena ada sanksi."

Pria asal Biak Papua  itu menjelaskan, dalam praktik pemerintah di Indonesia termasuk Sorong Selatan, setiap ASN jika terlibat otomatis ada sanksi berat menanti mereka hingga masuk etik.

Baca juga: Motivasi Belajar Siswa Rendah, UNSAR Sorong Selatan Gelar Aksi Berantas Buta Aksara

Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua ASN mulai dari kampung, distrik hingga ke kantor pemerintahan agar selalu menjaga netralitas dan jangan terlibat aktif di politik. (tribunsorong.com/safwan ashari)