Debat Publik Kedua Pilkada 2024, Paslon JOIN Komitmen Berantas Korupsi di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - KPU Papua Barat Daya menggelar Debat Publik Kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di Aimas Convention Centre, Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (30/10/2024) malam.

Sebanyak lima paslon beradu gagasan dalam debat yang mengusung tema "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Baca juga: Ini Langkah Cagub Elisa Kambu untuk Pemerataan Jaringan Internet di Papua Barat Daya

Mereka adalah Paslon Nomor Urut 1 Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw (ARUS), Nomor Urut 2 Gabriel Asem-Lukman Wugaje (GAUL), Nomor Urut 3 Elisa Kambu-Ahmad Nausrau (ESA), Nomor Urut 4 Letjen TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN), dan Paslon Nomor Urut 5 Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR).

Pada sesi kedua debat, Calon Gubernur Nomor Urut 4 Joppey Onesimus Wayangkau menjabarkan pertanyaan panelis mengenai strategi agar mekanisme pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan tepat salur.

Baca juga: Optimalisasi Teknologi Informasi, Cagub Papua Barat Daya Gabriel Asem Target Akses Internet Merata

Ia menjelaskan, bahwa pengelolaan pemerintahan harus dijalankan dengan semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 Hal ini, menurutnya, akan menjadi dasar dalam mencegah kebocoran anggaran.

“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menciptakan sistem pemerintahan daerah transparan dan berintegritas, berpegang teguh pada prinsip good governance,” ungkap Joppye Onesimus Wayangkau.

Ia menegaskan, bahwa penempatan pimpinan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berlandaskan kompetensi dan keilmuan, bukan didasarkan pada kedekatan personal atau golongan.

Menurutnya, ini akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat oleh tenaga professional berkompeten.

Baca juga: Upaya Cagub Abdul Faris Umlati Optimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Papua Barat Daya

Sebagai upaya pengawasan, Wayangkau berkomitmen membangun kanal informasi berbasis digital, membuka akses pengaduan masyarakat secara online, serta memberikan ruang bagi masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain itu, ia berencana memaksimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala demi meningkatkan akuntabilitas.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat penting. Dengan adanya akses pengaduan dan informasi online, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran secara langsung,” katanya.

Baca juga: Buka Debat Kedua Cagub dan Cawagub, Ketua KPU Papua Barat Daya: Ajang Kandidat Yakinkan Konstituen

Wayangkau juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan pekerjaan. 

Infrastruktur seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, listrik, dan pembangunan rumah layak huni akan menjadi prioritas mendorong stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

“Melalui strategi-strategi ini, kami optimis tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran akan terwujud di Papua Barat Daya, sehingga menghindari masalah pengurangan anggaran akibat gagal transfer di masa mendatang. (tribunsorong.com/ismail saleh)