Jadwal, Lokasi dan Tema serta Sub Tema Debat Publik Ketiga Pilkada Papua Barat Daya 2024

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan debat ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam Pilkada 2024. 

Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Papua Barat Daya Totok Hendratmoko, Kabag Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan SDM KPU Papua Barat Daya, Paris Uria Pedai, bersama Perwakilan LO Polda Papua Barat. 

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Gercep Eksekusi Putusan MA, Abdul Faris Umlati Ditetapkan Lagi jadi Cagub

Paris Uria Pedai menyampaikan bahwa debat ketiga akan berlangsung pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Vega Kota Sorong, Papua Barat Daya dan persiapan mencapai tahap finalisasi.

“Kami telah menyusun berbagai kebutuhan teknis dan non-teknis. Saat ini, persiapan debat kedua sudah mencapai 90 persen,” ujar Paris.

Baca juga: Komisioner KPU Papua Barat Daya Bertugas Lagi setelah 5 Hari Diberhentikan Sementara oleh KPU RI

Ia bilang debat ketiga mengusung tema “Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan di Papua Barat Daya sebagai Pintu Gerbang Papua.”

Subtema yang diusung memberikan panduan bagaimana setiap pasangan calon dapat memaparkan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama menjadikan Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang Papua.

“Setiap pasangan calon diijinkan membawa maksimal 25 pendukung ke lokasi debat. Namun, KPU mengimbau agar para pendukung tidak melakukan konvoi demi menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi acara,” katanya.

KPU Papua Barat Daya berharap debat ini dapat menjadi forum yang produktif untuk menggali ide-ide pasangan calon dan membantu masyarakat menentukan pilihan pada Pilkada 2024.

Adapun beberapa subtema yang akan dibahas mencakup:

• Pengembangan infrastruktur konektivitas ekonomi dari pusat industri ke pasar.
• Pengembangan investasi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
• Pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai pilar keberlanjutan.
• Peningkatan kapasitas fiskal daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) konvensional melalui pajak dan retribusi, maupun non-konvensional dari usaha kekayaan daerah yang dipisahkan.
• Peningkatan kapasitas ekspor daerah. (tribunsorong.com/ismail saleh)