Papua Barat Daya Masuk Zona Hijau PMK dan ASF, Pemerintah Tetap Upayakan Pencegahan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis (bimtek) pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) serta African Swine Fever (ASF).

Baca juga: KDEKS Papua Barat Daya Fokus Perkuat Ekonomi melalui Edukasi dan Literasi

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, pada Senin (16/12/2024), dan dihadiri oleh tenaga medis serta paramedis veteriner dari seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, George Yarangga, membuka kegiatan tersebut mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad.

Baca juga: KDKS Papua Barat Daya Maksimalkan Potensi Ekonomi Lokal dengan Konsep Syariah

Dalam sambutannya, Yarangga mengatakan, bahwa provinsi ini masih kekurangan tenaga dokter hewan dan paramedik.

“Bahkan, dua kabupaten, Maybrat dan Tambrauw, tidak memiliki dokter hewan,” katanya.

Meski demikian, Yarangga menegaskan, bahwa Papua Barat Daya saat ini berada di zona hijau, bebas dari PMK dan ASF.

Namun, ia mengingatkan pentingnya peran tenaga medis veteriner untuk menjaga kondisi ini agar tetap bertahan.

“Penyebaran PMK di 2022 dan ASF di 2019 sempat berdampak pada daerah kita, sehingga penting untuk memperkuat pengawasan dan kolaborasi di sektor kesehatan hewan,” tambahnya.

Baca juga: PHBI Papua Barat Daya Susun Program 2025, Perkuat Kolaborasi dan Sinergi dengan Lintas Organisasi

Yarangga juga mencatat bahwa penutupan lalu lintas ternak dan produk hewan pada beberapa daerah sempat menyebabkan inflasi akibat lonjakan harga pangan asal hewan.

“Pemasukan tanpa pengawasan dapat memicu masuknya penyakit ke Papua Barat Daya, yang dapat mempengaruhi ekonomi daerah,” ujarnya.

Baca juga: KDEKS Papua Barat Daya Siap Dorong Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkeadilan

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa menyampaikan, bahwa bimtek ini bertujuan memperkuat tim Satgas dan berbagai pihak agar terus menjaga zona hijau Papua Barat Daya.

“Melalui bimtek ini, kami memperkuat pengawasan dan kolaborasi untuk menjaga wilayah ini tetap bebas dari PMK dan ASF,” katanya.

Absalom menambahkan, bahwa setelah bimtek ini, akan ada program lanjutan untuk menjaga kestabilan provinsi.

“Kami akan mengusulkan peraturan bupati dan wali kota terkait lalu lintas ekspor daging untuk memastikan pengawasan yang ketat dan menjaga provinsi ini tetap hijau,” ungkapnya.

Baca juga: Jaring Atlet Fornas 2025 di NTB, BAVETI Papua Barat Daya Gelar Laga Atlet Veteran Tenis Lapangan

Ia harap, Papua Barat Daya dapat terus mempertahankan statusnya sebagai provinsi bebas dari penyakit mulut dan kuku serta ASF, demi keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)