Wujudkan Pemerintahan Bersih, Papua Barat Daya Genjot Peran Inspektorat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh bupati dan wali kota di enam kabupaten/kota di wilayahnya untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Baca juga: Persitam Tambrauw Curi Poin atas PS Putra Doom, Ramaikan Persaingan Liga 4 Papua Barat Daya

Dalam pernyataannya pada Senin (14/4/2025), Gubernur Elisa menekankan bahwa Inspektorat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah agar tetap berjalan sesuai koridor hukum.

“Tujuannya jelas, yakni untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran,” ujar Elisa.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh Inspektorat. 

Menurutnya, kompetensi SDM akan sangat menentukan optimal atau tidaknya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ketika SDM Inspektorat kompeten, pengawasan berjalan efektif, dan hal itu berdampak langsung pada kualitas pembangunan,” tambahnya.

Baca juga: Mantap Puncaki Klasemen Grup B Liga 4 Papua Barat Daya, Persisos Melenggang ke Partai Final

Lebih jauh, Elisa mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya memiliki semangat yang sama dalam membangun daerah. 

Karena itu, penguatan Inspektorat harus menjadi prioritas baik dari sisi peningkatan jumlah auditor, dukungan anggaran, maupun penguatan logistik.

“Harus ada target yang jelas untuk mencetak auditor yang memadai. Fasilitas juga perlu ditingkatkan agar para pegawai Inspektorat merasa nyaman dan tidak tergoda untuk pindah,” tegasnya.

Baca juga: Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Papua Barat Daya Tak Tersentuh Efisiensi

Ia juga menilai keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Papua Barat Daya sebagai peluang besar untuk menjalin sinergi dalam membangun kapasitas APIP di provinsi tersebut.

“Para bupati dan wali kota bisa mulai dengan menyiapkan SDM-nya. Lalu, gandeng BPKP untuk memberikan pelatihan dan pendampingan. Dengan begitu, Inspektorat akan benar-benar mampu mengawal setiap proses pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)