13 Catatan Strategis Fraksi Otsus DPRP kepada Pemprov Papua Barat Daya

Ringkasan Berita:

• Kondisi fiskal daerah terbatas mendorong pemerintah lebih fokus pada program berdampak nyata kepada masyarakat.
• Sektor prioritas dan rekomendasi Fraksi Otsus.
• 13 catatan strategis Fraksi Otsus kepada pemprov.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat Daya menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026. 

Pendapat akhir itu disampaikan Koordinator Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Daya Franky Umpain saat Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2025 di Kota Sorong, Rabu (19/11/2025) malam.

Baca juga: DPRP Soroti Jabatan Sekda Papua Barat Daya 3 Tahun Belum Definitif, Begini Respons Elisa Kambu

Rapat dipimpin Ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim didampingi Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, pimpinan perangkat daerah (PD), Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

Koordinator Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Daya Franky Umpain memaparkan pendapat akhir beserta sejumlah rekomendasi strategis sebagai arah kebijakan APBD 2026. 

Baca juga: DPRP Sahkan APBD Papua Barat Daya 2026, Pembangunan Fokus 4 Tema Ini

Kondisi fiskal daerah terbatas mendorong pemerintah lebih fokus pada program berdampak nyata kepada masyarakat.

“Kami berharap anggaran diarahkan pada pembangunan, bukan kegiatan seremonial,” ujar Franky.

Sektor prioritas dan rekomendasi Fraksi Otsus

• Peningkatan status RS Jhon P. Wanane dari tipe C ke tipe B, agar layanan Cathlab, operasi jantung terbuka, dan hemodialisa dapat tersedia dan ditanggung BPJS.
• Beasiswa pendidikan dokter spesialis dan tenaga medis OAP, untuk memperkuat SDM kesehatan.
• Pembentukan dana talangan Otsus, untuk membantu kebutuhan medis pasien OAP yang tidak tercover BPJS.
• Pengadaan ambulans laut, guna meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah pesisir dan 3T.
• Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KAPD), menindaklanjuti peningkatan kasus HIV-AIDS di Papua Barat Daya.

13 catatan strategis Fraksi Otsus kepada pemprov

1. Perdasus Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat;
2. Perdasus Pendataan Basis Data Pokok OAP;
3. Perdasus Kependudukan dan Ketenagakerjaan OAP;
4. Perdasus Malis Adat untuk Peradilan Adat;
5. Perdasus Pengadaan Barang dan Jasa yang berpihak pada Pengusaha Asli Papua;
6. Perdasus Manajemen Kepegawaian;
7. Perdasus Perlindungan UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Industri Lokal;
8. Perdasus Perlindungan Destinasi Raja Ampat sebagai tujuan wisata internasional;
9. Perda RTRW yang mengakomodasi nomenklatur masyarakat adat;
10. Dana Otsus untuk pembangunan rumah layak huni bagi OAP;
11. Dana Otsus untuk sarana dan prasarana adat;
12. Penegasan Mandatory Spending Dana Otsus sesuai kewenangan provinsi/kabupaten;
13. Apresiasi untuk siswa Golden Gate peraih 6 medali emas di ajang ISIF 2025 Bali; (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)