Dorong Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sorong Selatan, Projo Audiensi dengan Pemkab

Dikutip dari Antara, pada poin pembukaan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 disebutkan, Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045. 

Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga desa. 

Layanan yang disediakan mencakup sembako dengan harga terjangkau, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotek desa, penyimpanan hasil pertanian dan perikanan dalam cold storage, hingga sistem distribusi logistik.

Baca juga: Pelaku UMKM Yogyakarta Ikut Workshop Cenderaloka Tribun Network, Bantu Pemasaran Produk Makin Luas

Masih dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo juga menugaskan kementerian dan pemerintah daerah untuk mengambil peran penting. 

Contohnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan SDM koperasi berbasis digital. 

Sementara itu, Kementerian Desa membantu pengadaan lahan serta menyosialisasikan program ini kepada masyarakat desa. 

Baca juga: Abon Ikan Miareto, Produk Pelaku UMKM Lokal Papua yang Diproduksi secara Tradisional sejak 2017

Adapun Kementerian Keuangan mengalokasikan dana APBN 2025 sebagai modal awal, sekaligus memberikan insentif kepada desa-desa yang aktif membentuk koperasi. 

Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk mengalokasikan dana APBD guna mendukung legalitas koperasi, seperti pembiayaan akta notaris dan pendampingan.

Konsep Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih dirancang buat memenuhi berbagai kebutuhan warga desa. 

Beberapa layanannya antara lain berupa kantor koperasi yang berfungsi sebagai pusat administrasi, serta klinik dan apotek desa yang menyediakan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Baca juga: Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa, Pemkab Sorong Selatan Latih Aparatur Kampung

Fasilitas lainnya mencakup tempat penyimpanan hasil pertanian dan perikanan (cold storage), layanan simpan pinjam guna mendukung permodalan usaha masyarakat, serta sistem logistik desa untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.

Pembiayaan dan dukungan terhadap koperasi ini bersumber dari berbagai pihak, seperti APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Desa yang aktif membentuk koperasi juga berpeluang memperoleh insentif tambahan dari APBDes.

Baca juga: Trump Main Api! Ekonomi AS Terancam Resesi di Tengah Drama Tarif

Pemerintah mendorong desa segera mengambil langkah konkret, mulai dari menggelar musyawarah desa, berkoordinasi dengan camat serta dinas koperasi, melakukan sosialisasi manfaat koperasi ke warga, hingga mengurus legalitas melalui akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Presiden pun meminta para kepala desa segera membentuk tim percepatan koperasi dengan melibatkan karang taruna dan PKK.

Adapun aparat desa dapat mengikuti pelatihan manajemen koperasi yang difasilitasi Kementerian Koperasi atau dinas terkait. (tribunsorong.com/jariyanto)