SKALA Dorong Papua Barat Daya Keluar dari Kemiskinan Lewat Kolaborasi Australia-Indonesia

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), hasil kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, memperkuat komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Bersama Pemprov Papua Barat Daya dan Kementerian PPN/Bappenas, SKALA fokus pada tiga isu strategis yaitu pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan ketimpangan.

Baca juga: Papua Barat Daya Siap Jadi Magnet Baru Wisata Nusantara, Tunggu Komitmen Gubernur Elisa Kambu

Papua Barat Daya mengusung visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menekankan pada pembangunan manusia, transparansi tata kelola, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pengelolaan Dana Otsus yang efektif.

Untuk mendukung visi tersebut, SKALA menyediakan pendampingan teknis, penguatan sistem data, dan mendorong tata kelola serta layanan dasar yang lebih adil.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Total Bantu Keberangkatan Haji, Wakil Wali Kota Sorong Apresiasi

Deputi Bappenas Maliki menegaskan, pentingnya sinkronisasi antara RPJMN 2025-2029 dan RPJMD. 

“Target nasional hanya tercapai jika daerah bergerak aktif dan inovatif,” ujarnya dalam konferensi pers di Sorong (7/5/2025).

Salah satu tantangan besar adalah menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari 8,57 persen menjadi 5 persen pada 2029, setara dengan 12 juta orang keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun.

Baca juga: Ungkapan Hati Jemaah Calon Haji Papua Barat Daya Impian ke Tanah Suci Terwujud

SKALA, bersama Bappenas dan pemda, mengembangkan Sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi (SAIK) untuk memetakan status masyarakat secara akurat termasuk kemiskinan, pekerjaan, dan identitas OAP sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, pelatihan kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan.

SKALA juga menjalankan program inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti OAP miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga tidak mampu, melalui layanan dasar lintas sektor.

Baca juga: FKPT Papua Barat Daya Terbentuk, Siapkan Program-program Strategis Tangkal Paham Radikalisme

Kepala Bapperida Papua Barat Daya Rahman menegaskan, bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama daerah. 

“Saat ini angka kemiskinan kita masih di kisaran 16,48–17,03 persen, jauh dari target nasional 8 persen” katanya.

Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media, NGO, dan swasta, untuk memperkuat peran semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

Pimpinan SKALA, Petraca Karetji, menyampaikan bahwa program ini berlangsung selama delapan tahun dalam dua fase 2023-2026 dan 2027-2030 (jika disetujui), dengan total anggaran sekitar 160 juta dolar Australia. 

Program ini mencakup sepuluh provinsi prioritas, termasuk Papua Barat Daya.

“Tujuan utama kami adalah memastikan inovasi berjalan secara berkelanjutan dan layanan dasar bisa berkembang secara efektif,” pungkas Petraca. (tribunsorong.com/aldy tamnge)