DOB Raja Ampat Selatan Disambut Positif, Tokoh Pemuda Ingatkan Perlindungan Hak Adat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Rencana pemerintah untuk mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Selatan di Provinsi Papua Barat Daya mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh pemuda Raja Ampat.

Baca juga: Cuma 2 Usulan DOB di Papua Barat Daya Memenuhi Syarat Dimekarkan, Begini Respons Gubernur Elisa

Salah satu tokoh pemuda Husen Umkabu menilai kehadiran DOB tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

"Kehadiran DOB Raja Ampat Selatan ini justru akan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau," ujar Husen kepada TribunSorong.com, Rabu (21/5/2025).

Baca juga: Usulan 6 DOB di Papua Barat Daya Langkah Strategis Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan

Husen menjelaskan, bahwa wacana pemekaran ini sejatinya telah bergulir sejak masa kepemimpinan Bupati Raja Ampat Marcus Wanma. 

Menurutnya, tahun 2025 menjadi momentum penting untuk merealisasikan gagasan besar masyarakat Raja Ampat tersebut.

Baca juga: Usulan DOB di Sorong Selatan, Kepala Suku Imekko: Jawab Tantangan Pembangunan Tanah Papua

Namun demikian, Husen mengingatkan agar pembentukan DOB tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

"Yang paling penting adalah kehadiran DOB harus tetap mengakomodir dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Jangan sampai keberadaan DOB justru mengabaikan mereka," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama pemekaran adalah mempercepat pelayanan, namun harus dilakukan dengan cara yang harmonis dan tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan warga asli.

Senada dengan Husen, tokoh pemuda lainnya Angky Dimara juga menyambut baik rencana pembentukan DOB Raja Ampat Selatan. 

Baca juga: Aktivitas Tambang di Kawasan Konservasi Raja Ampat? Begini Kata Gubernur Papua Barat Daya

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar terlebih dahulu.

"Pemekaran DOB itu sah-sah saja, tapi pemerintah harus menyelesaikan dulu persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya," ujarnya.

Angky menyoroti kondisi resesi ekonomi yang masih membayangi wilayah Papua Barat Daya. 

Baca juga: Cuaca Papua Barat Daya Rabu 21 Mei 2025 Cerah Berawan, Namun Hujan Ringan Masih Mengintai

Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu merumuskan regulasi tentang mobilitas penduduk terutama yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut.

"Kami berharap kehadiran DOB dapat menyerap tenaga kerja lokal, bukan justru membuka peluang kerja hanya bagi pendatang baru yang memiliki keterampilan tertentu," kata Angky.

Ia menambahkan bahwa masih banyak warga, baik masyarakat asli Papua maupun pendatang yang sudah lama tinggal di wilayah ini, yang belum mendapatkan pekerjaan.

"Harapan kami, pemekaran DOB Raja Ampat Selatan ini bisa membuka lapangan kerja dan menjadi solusi nyata bagi pengangguran lokal," pungkasnya. (tribunsorong.com/safwan ashari)