Wagub Papua Barat Soroti Tambang Ilegal, Langkah Penertiban Segera Ditempuh

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan di wilayah Papua Barat, Selasa (20/5/2025).

Baca juga: Aktivitas Tambang di Kawasan Konservasi Raja Ampat? Begini Kata Gubernur Papua Barat Daya

Ia menegaskan bahwa langkah penertiban harus segera dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Beberapa waktu lalu, saya bersama Pak Gubernur dan Sekda telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu hal yang kami sampaikan adalah permintaan pelimpahan kewenangan, apalagi kita ini daerah otonomi khusus," ujar Lakotani.

Baca juga: Kapolda Papua Barat Daya Tegaskan Pemberantasan Illegal Logging dan Tambang Ilegal

Ia menilai bahwa penambangan liar yang tak terkendali memberikan dampak serius terhadap lingkungan.

Pemprov Papua Barat sempat mempertimbangkan untuk melegalkan aktivitas tersebut, namun terkendala oleh regulasi yang ada, terutama karena wilayah yang dimaksud merupakan kawasan cagar alam.

“Kami mungkin bisa mulai dari upaya alih fungsi kawasan. Namun yang lebih penting, nanti setelah gubernur kembali, akan ada rapat bersama forkopimda, termasuk kapolda, pangdam, dan kajati. Kami akan menyusun langkah bersama untuk mencegah dan menghentikan kerusakan akibat penambangan ilegal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Papua Barat menyampaikan rasa duka cita atas insiden banjir bandang dan tanah longsor yang menelan korban jiwa akibat aktivitas tambang ilegal.

Ia menegaskan bahwa penertiban merupakan langkah awal yang harus dilakukan, namun tetap harus mengedepankan komunikasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait.

"Kami turut berduka cita atas korban yang meninggal. Pemerintah akan berupaya melakukan penertiban, tetapi hal ini perlu dikomunikasikan dengan baik bersama seluruh pihak," tutup Lakotani. (*)