Pemuda Gereja Papua Ini Beber Tugas Wapres Gibran Sesungguhnya jika Berkantor di Papua

TRIBUNSORONG.COM - Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua telah berlangsung selama lebih dari lima dekade dan dinilai sebagai simbol penindasan struktural yang sistematis. 

Di tengah narasi pembangunan, isu hak asasi manusia (HAM) kerap dijadikan tameng atas praktik perampasan tanah ulayat, pengabaian terhadap masyarakat adat, serta konflik bersenjata yang memakan korban, baik dari kalangan sipil maupun aparat.

Baca juga: Wapres Gibran Disebut Bakal Berkantor di Papua, Menko Kumham Imipas Yusril Beri Penjelasan

Pernyataan ini disampaikan oleh Pemuda Gereja Papua sekaligus Anggota Forum Pemuda Kristen Tanah Papua Akia Wenda melalui siaran pers, pada Rabu (9/7/2025).

Menurut Akia, Papua yang kaya akan emas, tembaga, kayu, dan minyak bumi justru menjadi ladang eksploitasi, bukan kesejahteraan. 

Baca juga: Viral! Perempuan Nyaris Cium Wapres Gibran Saat Kunjungan ke NTT, Lalu Minta Maaf

Sejak masa Orde Baru, proyek-proyek seperti tambang Freeport, MIFEE, hingga perkebunan sawit dinilai telah merusak lingkungan dan menggusur masyarakat adat dari tanah leluhur mereka.

“Konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB tidak bisa dilepaskan dari akar masalah seperti marginalisasi politik, diskriminasi budaya, pelanggaran HAM, dan ketimpangan ekonomi,” tegas Akia.

Ia juga menilai bahwa pendekatan militer bukanlah solusi. 

Sebaliknya, hal tersebut justru menimbulkan trauma berkepanjangan serta hilangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah-wilayah konflik.

Baca juga: Surya Paloh Nilai Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Keliru, Tak Ada Skandal yang Melatarbelakangi

Lebih lanjut, Akia menyebut bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto praktik tambang ilegal semakin masif. 

Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat kementerian dan pensiunan jenderal dalam penguasaan izin tambang.

“Operasi tambang banyak dilakukan di atas tanah adat dan kawasan konservasi, tanpa adanya konsultasi ataupun persetujuan dari warga lokal,” ungkapnya.

Baca juga: Besok Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Jokowi dan SBY Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal Jakarta

Akia menambahkan, hingga saat ini ratusan warga sipil termasuk tenaga pendidik, medis, dan anak-anak, telah menjadi korban. 

Aparat keamanan dan pejuang TPNPB pun turut kehilangan nyawa. 

Namun, belum ada mekanisme investigasi yang transparan dan akuntabel.

Terkait kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua, Akia menilai hal itu tidak cukup jika hanya bersifat simbolis.