MRPBD Monitoring ke Maybrat: Eksploitasi Hutan dan Putus Sekolah Jadi Isu Utama

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) monitoring dan penyerapan aspirasi masyarakat adat, umat beragama, dan perempuan di Kabupaten Maybrat, Selasa (22/7/2025).

Monitoring ini menjadi ruang dialog terkait isu strategis seperti rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat, dan investasi.

Baca juga: SMP Santa Maria Iwin Tambrauw, Mutiara Pendidikan di Tengah Hutan Papua

Staf Ahli Bupati Maybrat Bidang Hukum Yunus Boltal menegaskan, peran penting MRPBD sebagai lembaga kultur OAP menjembatani hak-hak dasar masyarakat Papua. 

“Isu penting saat ini terkait eksploitasi hutan, angka putus sekolah, dan status kepemilikan tanah adat, menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ketua MRPBD Alfons Kambu mengatakan, kegiatan ini merupakan respon atas keluhan masyarakat terkait rencana DOB dan dampak investasi. 

Menurutnya, pemekaran penting tetapi masyarakat perlu mempersiapkan diri agar dapat bersaing.

“Banyak efek merugikan akibat pemekaran, seperti tergerusnya hak masyarakat adat. Kami mendorong masyarakat mempersiapkan daya saingnya agar aktif berkontribusi dalam pembangunan,” katanya.

Baca juga: Maybrat Raih Penghargaan Bebas Malaria dari Kemenkes, Begini Pesan Wabup Ferdinando

Alfons juga menyoroti usulan pembentukan Kabupaten Maybrat Sau dan Kabupaten Aitinyo, meminta masyarakat adat untuk mendukung pemetaan wilayah sebagai langkah mempermudah proses DOB.

MRPBD juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat. 

“Kami hanya menerima aspirasi dan membuat kajian akademik untuk diserahkan kepada pemerintah daerah agar dibahas dan diperkuat dengan perda atau perdasus,” katanya.

Baca juga: 100 Guru Sekolah Minggu Klasis Ayamaru Ikut Kursus, Bupati Maybrat: Ujung Tombak Gereja

Semua aspirasi masyarakat yang diterima akan dibahas bersama tim tenaga ahli MRPBD untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan Gubernur Papua Barat Daya.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah kami agar hasilnya dapat diperjuangkan bersama,” ucap Alfons. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)