TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Papua Barat Daya dihadapkan pada tantangan deforestasi, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya, hingga minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Demikian disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan (Ekobang) George Yarangga dalam workshop bertajuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan Berbasis Keanekaragaman Hayati di Kota Sorong, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Cenderawasih Raja Ampat Sitaan BBKSDA Papua Barat Daya Dilepasliarkan

Menurutnya, pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

"Kebijakan harus berbasis keanekaragaman hayati, kearifan lokal, serta keadilan ekologis dan sosial,” ujar Yarangga.

Baca juga: Cegah Karang Rusak, BLUD Raja Ampat Petakan Lokasi Tambat Kapal Ramah Lingkungan

Workshop menjadi momentum penting mendiskusikan gagasan, menyusun strategi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, pemuda, hingga masyarakat adat, demi menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya selalu membuka ruang dialog dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. 

"Lewat semangat kolaborasi, Papua Barat Daya bisa menjadi contoh kepemimpinan hijau di Tanah Papua, bahkan Indonesia Timur,” kata Yarangga.

“Mari kita tidak mewarisi kerusakan, tetapi meninggalkan jejak kebaikan ekologis bagi generasi muda," ucapnya.

Baca juga: Mikroplastik Mengancam, DLHKP dan IPPNU Papua Barat Daya Gelar Talk Show Lingkungan

Workshop digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sorong dan organisasi lingkungan Fauna & Flora.

Kegiatan ini sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan di Papua Barat Daya, terutama di Sorong yang menjadi etalase atau pintu masuk wisata dunia Raja Ampat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)