Catatan Penting Fraksi APPSA terhadap Perubahan APBD Kota Sorong 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun fraksi ini memberikan sejumlah catatan penting harus segera ditindaklanjuti Pemkot Kota Sorong.

Baca juga: Setujui Perubahan APBD Kota Sorong 2025, Kelompok Khusus Tekankan Transparansi Penggunaan Dana Otsus

Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe menilai proses pembahasan APBD Perubahan kali ini berjalan dalam waktu singkat dan penuh dinamika.

Kondisi tersebut dianggap tidak ideal karena membatasi ruang kajian mendalam terhadap setiap perubahan kebijakan anggaran.

“Ke depan, pemerintah harus menyusun jadwal pembahasan sesuai mekanisme agar proses deliberasi berjalan lebih terarah, efektif, dan tetap menjamin kualitas perencanaan serta penganggaran,” uajr Nixon dalam rapat paripurna XXIV DPR Kota Sorong, Selasa (30/9/2025).

Fraksi APPSA menyoroti beberapa sektor strategis.

Pada sektor pendidikan, Fraksi APPSA menilai masih banyak anggaran pendidikan yang terserap untuk hibah lembaga nirlaba dan kegiatan seremonial, tidak mendukung langsung peningkatan mutu pendidikan.

Baca juga: 6 Instansi Pemkot Sorong Masuk Radar Fraksi GIM dalam Pengalokasian Perubahan APBD 2025

APPSA meminta refocusing anggaran untuk pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, peningkatan kesejahteraan guru, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta penambahan beasiswa khususnya bagi anak asli Papua (OAP).

Berikutnya pada sektor kesehatan, APPSA menekankan perlunya pengendalian stunting dengan intervensi gizi ibu hamil dan balita, penguatan posyandu dan puskesmas, serta ketersediaan obat-obatan esensial di RSUD Sele Be Solu.

“Kami menyoroti kekosongan obat sering terjadi sehingga pasien terpaksa membeli di luar rumah sakit,” kata Politisi PDIP itu.

Baca juga: Setujui Perubahan APBD Kota Sorong 2025, Fraksi PKS Tuntut Kinerja Pengelolaan Sampah dan Damkar

Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut dia, Fraksi APPSA mendorong optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta penyelesaian utang PT Tirta Remu agar pengelolaan air bersih bisa sepenuhnya ditangani pemerintah.

Selanjutnya pada sektor dana otsus, APPSA menekankan agar dana Otonomi Khusus benar-benar diarahkan pada pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta penguatan ekonomi OAP melalui UMKM dan akses pasar.

Fraksi APPSA menegaskan dukungan terhadap Perubahan APBD 2025, namun meminta pemerintah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan.

“Setiap kebijakan anggaran harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada rakyat Kota Sorong,” pungkas dia. (tribunsorong.com/ismail saleh)