Hibah Gedung VIP Bandara DEO ke Kemenhub Ditunda, DPR Kota Sorong Tunggu Kejelasan Kompensasi

Ringkasan Berita:

• RDP membahas proses hibah aset daerah yakni Gedung VIP di wilayah Bandara Internasinal DEO Sorong kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), termasuk catatan dan keberatan pimpinan serta anggota DPR.
• Beberapa hal teknis masih belum dijawab pihak kementerian, khususnya mengenai fasilitas yang diminta daerah sebagai kompensasi hibah.
• DPR minta pemerintah pusat memberikan akses jalan selebar tiga meter di depan area hotel samping bandara, mulai dari Pasar Remu menuju arah Bandara Internasional DEO.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pertanahan Kota Sorong, di kantor DPR, Rabu (19/11/2025).

RDP membahas proses hibah aset daerah yakni Gedung VIP di wilayah Bandara Internasinal DEO Sorong kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), termasuk catatan dan keberatan pimpinan serta anggota DPR.

Baca juga: RDP PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard di DPR Kota Sorong: Bahas Hak Ulayat dan Nasib Pekerja

Ketua DPR Kota Sorong John Lewerissa mengatakan, hibah aset sesuai surat persetujuan Wali Kota Sorong kepada Kemenhub, namun sebelum keputusan final.

RDP ini memastikan tahapan jelas dan disetujui anggota, agar penyerahan aset tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Baca juga: Reses di Distrik Sorong Barat, DPR Kota Sorong Jalur Otsus Dorong Regulasi Lindungi Mama-mama Papua

Beberapa hal teknis masih belum dijawab pihak kementerian, khususnya mengenai fasilitas yang diminta daerah sebagai kompensasi hibah.

“Tetapi ada hal-hal menjadi catatan anggota, misalnya kenapa kita tidak diberikan area parkir. Padahal tanah itu sudah puluhan tahun kita serahkan, dan sekarang diserahkan adalah gedungnya,” katanya.

DPR meminta pemerintah pusat memberikan akses jalan selebar tiga meter di depan area hotel samping bandara, mulai dari Pasar Remu menuju arah Bandara Internasional DEO.

Pelebaran jalan dinilai penting karena jalur penghubung mobilitas tinggi.

“Sampai saat ini belum ada jawaban dari kemenhub karena itu kita pending dulu dan akan jadwalkan ulang pembahasan. Kalau di bandara tidak ada solusi, kita akan ke kementerian,” ujarnya.

Baca juga: Curhat Warga Dum Barat ke Anggota DPR Kota Sorong Dapil I: Insentif Ketua RT hingga Masalah Sampah

DPR meminta adanya kejelasan kompensasi, minimal pengelolaan parkir dan akses jalan.

RDP ini tanpa keputusan final sehingga dilanjutkan pertemuan berikutnya sambil menunggu respons resmi dari  Kemenhub. (tribunsorong.com/ismail saleh)