Pemkot Sorong Prioritaskan Pelayanan Publik dan Kota Bebas Banjir di APBD 2026

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Paripurna XXVII Masa Sidang Tahun 2025, pada Senin (24/11/2025)..

Agendanya penyerahan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Baca juga: Hibah Gedung VIP Bandara DEO ke Kemenhub Ditunda, DPR Kota Sorong Tunggu Kejelasan Kompensasi

Rapat dipimpin Ketua DPR Kota Sorong John Lewerissa, didampingi Wakil Ketua I Syahrir Nurdin dan Wakil III Robert Malaseme.

John Lewerissa mengatakan, paripurna penyerahan Raperda APBD bagian penting dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah demokratis dan akuntabel.

“Dokumen anggaran dibahas bertahap dan sistematis sebagaimana mestinya,” ujar John.

Ia mengatakan, Raperda APBD 2026 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah yang telah dirancang secara terarah dan berkesinambungan.

Dokumen tersebut diharapkan selaras dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta Pemkot Sorong.

Baca juga: RDP PT. Pertamina Marine Engineer Dockyard di DPR Kota Sorong: Bahas Hak Ulayat dan Nasib Pekerja

Politis Partai Golkar itu mengatakan, kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah harus selaras.

“APBD instrumen kebijakan keuangan ditetapkan DPR Kota Sorong dan Pemkot Sorong, sehingga harus dibahas secara cermat dan sesuai kewenangan,” katanya.

Baca juga: Reses di Distrik Sorong Barat, DPR Kota Sorong Jalur Otsus Dorong Regulasi Lindungi Mama-mama Papua

Penyampaian dokumen Raperda APBD 2026 tepat waktu, sehingga pembahasannya terukur dan sesuai jadwal.

Ia berharap pembahasan Raperda APBD berjalan sesuai sasaran utama dan program prioritas Pemkot Sorong, berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan.

Pembahasan dilanjutkan Badan Anggaran (Banggar) DPR Kota Sorong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tahapan ini kunci merumuskan APBD adil, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata dia. 

Baca juga: Curhat Warga Dum Barat ke Anggota DPR Kota Sorong Dapil I: Insentif Ketua RT hingga Masalah Sampah

Wali Kota Sorong mengatakan, paripurna bagian penting tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

“Ini fase awal pembahasan anggaran sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah sekaligus arah pembangunan Kota Sorong pada tahun mendatang,” ujar Septinus Lobat.

Ia mengatakan, penyusunan Raperda APBD 2026 mempertimbangkan dinamika pembangunan, kebutuhan prioritas masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah.

Setiap program disusun terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.

Prioritas APBD 2026 mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovatif, pelayanan publik berbasis digital, penataan ruang kota bebas banjir dan berwawasan lingkungan, serta penguatan kebudayaan, keamanan, olahraga, dan pembinaan kebhinekaan.

“Kami berharap materi Raperda APBD 2026 dapat dibahas secara cermat, objektif, dan dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Keluhan Masyarakat Distrik Sorong Manoi  Muncul saat DPR Kota Sorong Reses III 2025

Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya mengajak masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dan masukan konstruktif demi kelancaran pembangunan daerah.

“APBD 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” katanya. (tribunsorong.com/ismail saleh )