Keuangan
Evaluasi Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Keuangan, Ini Catatan Kepala BPKAD Papua Barat Daya
Pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya harus memperkuat tata kelola keuangan.
Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
lihat foto
TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
KEPALA BPKAD - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Daya Halasson Frans Sinurat usai rapat evaluasi di Kota Sorong, Sabtu (11/10/2025).
Belanja efektif harus sejalan peningkatan pendapatan agar berdampak langsung pada masyarakat.
Tindaklanjuti rekomendasi BPK
Halasson mengingatkan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan.
Baca juga: DPRP Papua Barat Daya Usulkan Biaya Pemakaman dan Kecelakaan OAP Ditanggung Dana Otsus
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
"Kami juga menemukan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) cukup besar di beberapa daerah," ucap Halasson.
"Ke depan, ini perlu diminimalkan agar perencanaan dan realisasi anggaran bisa lebih efisien,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
Halaman 2 dari 2
Baca Juga
| Konferda I GAMKI Papua Barat Daya Aklamasi Robianus Kambu jadi Ketua |
|
|---|
| Pendidikan PAUD Aset Masa Depan, Gubernur Papua Barat Daya Atensi Tenaga Pendidik |
|
|---|
| Pemprov Papua Barat Daya Dorong KEK Sorong Jadi Pusat Investasi Energi Terbarukan |
|
|---|
| Disdukcapil PMK Perkuat Program Pemberdayaan, Fokus Peran Masyarakat Kampung di Papua Barat Daya |
|
|---|
| DPR RI Soroti Kesenjangan Pendidikan Papua Barat Daya: Kesiapan Sekolah Jauh di Bawah Nasional |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.