Ombudsman Sosialisasi Kepatuhan Layanan Publik, Ini Arahan Pj Gubernur Muhammad Musa'ad

Kini tugas pemerintah sebagai pelayanan, membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Jangan gaya kaya tempo dulu, ini resiko kita mau jadi birokrasi maka tugas kita pelayanan. Yang punya kuasa masyarakat jadi kalau mereka demo kita kita terima saja," kata Musa'ad saat memberikan arahan.

Baca juga: Gubernur Musaad Minta Bupati Sorong Manfaatkan Lahan Kosong untuk Bertani Cabai

Ia bilang, layanan publik adalah amanat undang-undang dasar. Maka tugas kita semua memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Eksepetasi publik terhadap layanan publik terus meningkat. Kadang harapan masyarakat tentang layanan publik juga terlalu tinggi.

Ini menjadi tantangan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kadang masyarakat minta pelayanan publik cepat tapi SDM kita masih belum cukup ini juga menjadi tantangan kita," ujarnya.

Baca juga: Pj Gubernur Muhammad Musaad Turut Sambut Presiden Jokowi di Jayapura

Standar pelayanan publik menjadi sesuatu penting dan mendesak. Masing-masing OPD segera membuat standar pelayanan publik.

Karena kalau tidak ada standar pelayanan maka akan banyak gugatan dari masyarakat yang dinilai Ombudsman.

"Untuk mempermuda layanan ini Saya dengan Pak Wali Kota rencana bangun tempat mal layanan publik," ungkapnya.

Ia menegaskan, enam daerah bawaan yang sudah masuk zona hijau harus dipertahankan.

Sementara daerah zona kuning dan merah segera memperbaiki standar pelayanan.

"Luar biasa Kota Sorong sudah masuk zona hijau dan 10 tingkat Indonesia Kabupaten lain segera perbaiki supaya ke depan bisa masuk zona hijau," kata dia.

"Harus direncanakan supaya daerah kuning bisa naik hijau dan yang merah harus naik kuning. Ini musti direncankan dan harus target," pungkas Musa'ad.(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)