Sopir Angkot Tagih Janji Pemerintah, Pj Gubernur Papua Barat Daya Beri Jawaban Begini

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengkaji tarif taksi online usai didemo sopir angkutan kota (angkot) di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Musa'ad menilai tarif taksi online dan taksi konvensional (angkot) harus berimbang.

"Kami sudah buat edarannya, saya sudah tandatangan edarannya agar Wali kota dan Bupati melaksanakan edaran itu, yakni tarif atas tidak terlalu tinggi dan tarif bawah tidak terlalu rendah, jadi mainnya di tarif tengah-tengah begitu, supaya ada persaingan," katanya kepada TribunSorong.com Senin (16/10/2023).

Baca juga: Lantik Papeda, Pj Gubernur Papua Barat Daya Tekankan Ini ke Pengusaha Doberay

Musa'ad mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik, tetapi berkeadilan.

Taksi online tidak bisa diberhentikan karena memiliki dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan nasional.

Baca juga: Dinas LHKP Target AMDAL Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Selesai November

Masalahnya, taksi online punya dasar hukum. Karena sudah ketentuan nasional, kita tidak bisa memberhentikan karena itu aturan nasional dan semua pihak harus melaksanakan.

"Sehingga mari kita bangun keseimbangan agar semua berjalan supaya konvensional jalan dan yang online juga jalan begitu," ujarnya.

Baca juga: Demo Pungli Sopir Truk, HMI Sorong Ancam Boikot Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Ia mengaku sudah menandatangani edaran terhadap pimpinan daerah untuk disampaikan kepada para pelaku usaha.

Musa'ad sebut tarif taksi online maupun taksi konvensional harus diatur sesuai tarif atas dan tarif bawah.

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Sopir Angkot Ancam Bakar Markas Driver Online

"Sekarang kita mengimbau supaya ada keseimbangan, supaya ada persaingan lebih sehat kami harapkan tarifnya juga jangan diturunkan dan kemudian menganggu teman-teman yang lain, itu yang kita mintakan dan kepada Wali kota dan Bupati supaya memperhatikan itu dan bicarakan dengan semua pengelola itu, karena ini domine masih wali kota," katanya. (TribunSorong.com/Petrus Bolly Lamak)