Pj Gubenur dan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya Diminta Seirama soal CPNS 2024 untuk OAP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie menyebut,  persoalan tenaga kerja khususnya penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus disikapi secara serius.

Baca juga: Pj Gubernur Mohammad Musa’ad Temui Pencaker OAP, Jelaskan Soal Kuota CPNS

Baca juga: Polemik Seleksi CPNS di Papua Barat Daya, Robert Kardinal: Pj Gubernur Harus Berani Temui Pencaker

Menurutnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad perlu mengambil langkah-langkah konkret terlebih dalam merespons tuntutan Forum Pencari Kerja (Pencaker) yang sudah dua kali menggelar aksi.

"Pj gubenur dalam pertemuan dengan para pencaker serius serta berkonsentrasi mengurus 80 persen CPNS 2024 bagi OAP (Orang Asli Papua)," Kata Yanto Amus Ijie kepada TribunSorong.com, Sabtu (20/4/2024).

Ia membahahkan, selama ini formasi 80 persen ternyata realisasi di lapangan tidak sepenuhnya sama dengan jumlah tersebut, ada yang 70 bahkan 60 persen. 

Fopera pun mengapresiasi upaya dari Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad yang akan memaksimalkan lagi kuota tersebut.

"Dalam waktu dekat pj gubernur bersama pj bupati/wali kota akan menghadap Menpan terkait kebijakan afirmasi rekrutmen CPNS 2024 di Papua Barat Daya," katanya Yanto Amus Ijie.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Pimpin Rapat soal Seleksi CPNS, Sesuai UU Otsus 80 Persen OAP

Baca juga: Wakil Ketua II MRPBD Dukung Forum Pencaker, Siap Kawal Realisasi CPNS 100 Persen OAP

Ia berharap para kepala daerah kabupaten/kota bersama Forkompimda dapat seirama atu tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memperjuangkan mewujudkan afirmasi ototomi khusus (otsus) di Tanah Papua.

Selain itu, penerimaan CPNS 2024 di Papua Barat Daya jangan dibebankan kepada gubernur saja, masing-masing kepala daerah mengambil peran di dalamnya.

Selanjutnya kepada generasi muda Papua yang sedang mencari kerja, bukan hanya bergantung CPNS saja, tetapi perusahaan swasta yang beroperasi di Papua Barat Daya juga harus membuka ruang untuk OAP.

"Generasi muda putra putri OAP mempunyai kemampuan. Tugas perusahaan dan pemerintah daerah harus memberikan pendidikan vokasi," ucap Yanto Amus Ijie.

Baca juga: Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi

Baca juga: Bisakah Kuota CPNS 100 Persen untuk OAP? Begini Penjelasan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat

Terkait aksi damai massa yang tergabung dalam Forum Pencaker Papua Barat Daya, ia berharap agar tetap solid dan saling percaya dengan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah.

Para Pencaker juga diminta mendata anggotanya yang ingin mendaftarankan diri sebagai CPNS 2024.

Baca juga: Kemenag Buka Penerimaan CPNS dan PPPK, Cek Kuota dan Formasinya

Baca juga: MRPBD Perketat Seleksi Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur, Paulinus Baru: Amankan Kepentingan OAP

Yanto Ijie menilai, data sementara yang berjumlah 1.000 orang masih belum valid.

"Data itu belum ter-cover di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga Forum Pencaker harus mendata ulang," ucapnya.(tribunsorong.com/aldy tamnge)