Demo Pencaker di Kantor Bupati Sorong
Kabupaten Sorong Buka 601 Formasi CPNS 2021, Inilah Skema Perhitungan Kuota OAP dan Non-OAP
Menurut dia, untuk CPNS 2021 seharusnya dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, namun baru dilaksanakan pada 2024 ini.
Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Sorong Chris J Tupamahu menemui pedemo yang tergabung dalam Forum Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) di depan kantor bupati, Aimas, Papua Barat Daya, Selasa (23/4/2024).
Baca juga: Pencaker OAP Ancam Palang Kantor Bupati Sorong dengan Adat Moi
Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker Geruduk Kantor Bupati Sorong Tuntut Kejelasan Kuota CPNS OAP
Pantauan TribunSorong.com, Chris J Tupamahu hadir sejak massa memulai aksi damai, namun pengunjuk rasa ngotot ingin bertemu Penjabat (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian.
Setelah sekitar dua jam mereka menanti sambil berorasi, Pj Bupati Sorong pun tiba.
Baca juga: Banyak Lulusan S1 Menganggur, Generasi Muda Moi Minta Pemkab Sorong Tambah Kuota Formasi CPNS
Baca juga: Polres Sorong Kerahkan 82 Personel Amankan Aksi Demo Damai di Kantor Bupati Sorong
Edison Siagian menyebut, dirinya terlambat datang karena menghadiri sejumlah agenda pemerintahan.
Selanjutnya Chris J Tupamahu giliran memberi penjelasan mengenai formasi penerimaan CPNS.
"Kami memperioritaskan merekrut sarjana-sarjana lulusan dari universitas se-Sorong Raya, tidak dari luar," katanya.
Menurut dia, untuk CPNS 2021 seharusnya dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, namun baru dilaksanakan pada 2024 ini.
"Hal itu disebabkan karena masing-masing pemerintah kabupaten/kota lambat dalam mengusul formasinya, sehingga yang sekarang pelaksanaan di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Pegaf (Pegunungan Arfak)," kata Chris J Tupamahu.
Baca juga: Aliansi Honda Gelar Rapat Bersama, Minta Didahulukan dalam Seleksi CPNS
Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Pimpin Rapat soal Seleksi CPNS, Sesuai UU Otsus 80 Persen OAP
Ia menjelaskan, formasi CPNS yang dibuka di masing-masing daerah harus diterima dan disyukuri semua pihak karena tahun ini ada penerimaan CPNS.
Mengenai komposisi kuota 80 persen OAP dan non-OAP 20 persen, Chris J Tupamahu menegaskan, pihaknya sudah memformulasikan.
Adapun kuota formasi CPNS 2021 sebanyak 601, rinciannya untuk OAP ada 481 formasi dan non-OAP sebanyak 120.
"Dari 481 untuk OAP itu kami jadikan lagi 100 persen yang mana 80 persennya khusus untuk orang Moi atau berjumlah 385 formasi. Kemudian dari 481 itu juga kami bagi lagi 15 persen untuk OAP lainnya yang jumlah 72," ujarnya.
"Mengapa 80 persen untuk orang Moi karena di Sorong Selatan dan Maybrat pun demikian (pembagiannya, red)," katanya.
Baca juga: Pencaker Datangi Kantor Bupati Maybrat Tanyakan CPNS, Pj Bupati Langsung Telepon Orang Ini
Baca juga: Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi
Chris J Tupamahu menambahkan, dalam formasi CPNS terdapat lima persen sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, khusus untuk yang besar serta lahir di Tanah Papua.
Begitu juga kuota 20 persen non OAP harus dibuktikan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berupa akta kelahiran hingga ijazah SD-SMA.
Pj Gubenur dan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya Diminta Seirama soal CPNS 2024 untuk OAP |
![]() |
---|
Pj Gubernur Mohammad Musa’ad Temui Pencaker OAP, Jelaskan Soal Kuota CPNS |
![]() |
---|
Tokoh Muslim Papua Respons Gelombang Protes AFU Bukan OAP, Baca Dulu UU Otsus |
![]() |
---|
Fopera Papua Barat Daya Respons Demo Damai Pencaker OAP di Kantor Gubernur: Itu Sudah Tepat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.