Pemkab Sorsel Akan Keluarkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Panitia Diminta Lengkapi Berkas

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHP) Sorong Selatan bekerja sama  mitra pembangunan yakni Konservasi Indonesia (KI), Greenpeace Indonesia dan Bentara Papua.

Baca juga: Kolaborasi Dewan Adat, KNPI dan OKP Bantu Pencaker OAP dalam Pendaftaran CPNS Sorong Selatan

Ketiga mitra pembangunan itu merekomendasikan kepada Pemkab Sorong Selatan agar mengesahkan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan tentang pengakuan MHA.

Pengakuan pemerintah terhadap MPH  Sub-suku Gemna, Afsya, Nakna dan Yaben di Distrik Konda, serta Sub- suku Kna, Saifi, Imian, Ogit, Srer dan Salmit Klausa (Tehit-KNASAIMOS) di Distrik Saifi dan Seremuk.

Baca juga: Gelar Diskusi Publik, AMAN Ingin Perda Masyarakat Adat jadi Benteng Bukan Penghias Lemari

Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat hukum adat yang berkemampuan dalam mengelola sumber daya alam (SDA) hayati.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Sorong Selatan Yosep Bles mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti proses tersebut sepanjang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

"Hakikatnya, kami panitia ataupun pemerintah, siap dengan proses lebih lanjut dengan penetapan (SK Bupati terkait MHA) sepanjang data yang dibutuhkan sudah memenuhi kriteria," ujar Yosep Bles, Senin (28/4/2024).

Yosep menambahkan, pemkab saat ini tengah memberikan target waktu selama 30 hari.

Agar panitia melengkapi berkas dibutuhkan dan dirasa kurang, sebelum nantinya pengesahan diumumkan.

Baca juga: Temui Masyarakat Adat, Sekda Sorsel Minta Bawaslu Beri Penjelasan soal PSU

Direktur Program Papua Konservasi Indonesia Roberth Mandosir menjelaskan, salah satu aspek penting adalah bekerja sama dengan unsur terpenting.

Yaitu untuk perlindungan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat adat.

"KI bersama-sama masyarakat dan pemerintah diberagam tingkatan telah memulai inisiatif pengelolaan sumber daya alam hayati berbasis masyarakat di lima kampung dan tiga dusun Distrik Konda semenjak tahun 2022 lalu," ucap Roberth Mandisir.

Baca juga: Peringati Hari Otsus, Begini Harapan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi

Ia bilang, bersama masyarakat adat di Distrik Konda terdiri dari tiga sub-suku yaitu Nakna, Gemna, dan Yaben, telah dibuat proses pemetaan.

Dan pengajuan penetapan hutan adat melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Nico Wamafma mengatakan, pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adat oleh Bupati Sorong Selatan akan menjadi jalan terbaik mengelola wilayah kehidupan masyarakat adat Tehit-KNASAIMOS.

Agar tidak bergantung hanya kepada investasi berbasis lahan dan SDA seperti perkebunan sawit, HPH dan HTI.

Baca juga: Masyarakat Adat Dukung Langkah Pemprov Papua Barat Daya Godok Kamus Bahasa Daerah

Pendekatan ini, kata Nico, juga memberikan ruang secara hukum bagi masyarakat adat.

Untuk menentukan model perencanaan pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi.

Baca juga: Pemuda dan Masyarakat Adat di Sorong Selatan Desak Panitia MHA Serius Bekerja

Dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam upaya menjaga secara berkelanjutan tanah, hutan, air, keanekaragaman hayati serta SDA yg dimiliki.

"Greenpeace percaya bahwa masyarakat adat mampu mengelola, memanfaatkan dan menjaga SDA mereka secara seimbang dan berkelanjutan," jelas Nico.

Baca juga: Masyarakat Adat Sebut Sekretaris DPD Golkar PBD Selviana Wanma Omong Kosong Bangun Raja Ampat

Penanggung Jawab Stasiun Sorong Selatan Bentara Papua Syafril menambahkan,

lembaganya pun mendukung Panitia MHA dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat adat.

Baca juga: Masyarakat Adat di Raja Ampat Desak Pemerintah Umumkan Uji Publik Hasil Putusan Anggota MRPBD

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas MHA dengan menjalani proses sesuai prosedur. 

"Data yang telah panitia kumpulkan, termasuk di antaranya informasi tentang sejarah masyarakat adat, adat istiadat, peta wilayah adat, dan peta tata guna pemanfaatan wilayah adat, serta data sosial yang dibuat secara partisipatif oleh masyarakat adat, menjadi informasi penting dikeluarkannya SK bupati," ungkap Syafril. (tribun sorong.com/willem oscar makatita)