Perpusnas RI Gelar Bimtek di Kota Sorong Papua Barat Daya, Dorong Pelayanan hingga ke Pelosok

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Perpustakaan Umum Tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya selama tiga hari, 3-5 Juni 2024.

Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat Soeleman Djitmau dalam sambutannya membuka bimtek mengatakan, dalam setiap langkah pembangunan, literasi memiliki peran yang tak tergantikan.

Baca juga: Sosok Fatimah Frilda Sukur, Perempuan Inovatif di Balik Aplikasi Si Pegiat Perpustakaan Digital

Baca juga: Kepala Perpusnas RI Dorong Pemda di Papua Digitalisasi Perpustakaan Daerah

Melalui literasi, masyarakat mengakses pengetahuan, memperluas wawasan, dan membangun keterampilan yang membantu mereka menavigasi kompleksitas zaman ini.

“Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa di tengah gemuruh teknologi dan informasi, masih banyak desa yang terpinggirkan dari akses literasi yang memadai,” ujar Soeleman.

Ia menjelaskan, jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia berdasarkan data BPS 2023 sebanyak sebanyak 83.971.

Baca juga: Luncurkan Perpustakaan Digital Si Pegiat, Pemkab Sorong Mudahkan Akses Pembaca

Baca juga: Resmikan Perpustakaan Daerah Kota Sorong, Septinus Lobat Dorong Digitalisasi Buku

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional 2023, jumlah perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 17.429 unit atau hanya sebesar 20,76 persen.

"Ini adalah panggilan bagi kita semua agar bertindak lebih proaktif dan holistik dalam mendirikan serta mengembangkan perpustakaan di setiap sudut desa kita," ucap Soeleman.

Lebih lanjut ia mengatakan, mencerdaskan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya yang dilakukan satu di antaranya melalui UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Di dalamnya yang memuat kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan, serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk membangun kehidupan yang berkualitas.

“Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional terus mendorong peningkatan pelayanan perpustakaan hingga di tingkat desa/kelurahan,” kata Soeleman.

Baca juga: Menengok Ruang Baca Perpustakaan Daerah Kota Sorong, Gedung Tutup dan Nihil Buku

Baca juga: Tumbuhkan Sikap Bijak Bermedia Sosial, Murid dan Guru di Jayapura Ikut Workshop Makin Cakap Digital

Ia menambahkan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 merupakan satu dari sejumlah kegiatan utama Perpustakaan Nasional.

Program ini adalah strategi pemerintah dalam memerangi rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dengan kondisi lanjutan seperti berikut:

Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi.

Selain itu meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Baca juga: Cegah Cyberbullying di Medsos, Guru dan Murid di Mimika Ikut Workshop Makin Cakap Digital

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Dorong Malaumkarta Kabupaten Sorong Jadi Desa Wisata Berbasis Digital

Dari data-data, angka membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,72 persen, kemudian nilai tingkat kegemaran membaca sebesar 52,92 persen (Perpusnas, 2018), serta penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,47 persen (Susenas MSBP 2018).

“Dari kondisi tersebut, penajaman program Perpustakaan Nasional, satu di antaranya penguatan kegemaran dan budaya literasi melalui kegiatan bantuan bacaan bermutu untuk perpustakaan desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat, dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat,” kata Soeleman.

TPBIS, lanjutnya, adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

Program TPBIS adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI yang melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuannya mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi dan Bimtek Pengelola Perpustakaan Umum Tahun 2024 merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi tenaga perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Baca Masyarakat (TBM).

Ini sebagai bentuk pendampingan bantuan sehingga para tenaga perpustakaan mampu mendayagunakan koleksi perpustakaan bagi masyarakat.

Baca juga: Harkitnas 2024, Direktur UT Sorong Ingatkan soal Pemerataan Akses Pendidikan

Baca juga: Hardiknas 2024, Gerakan Merdeka Belajar jadi Harapan Kemajuan Pendidikan Indonesia

Selain itu serta perpustakaan yang dikelola dapat mendukung berprosesnya transfer pengetahuan dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada melalui membaca dan bertukar informasi.

Menurut Soeleman, sejumlah 2.000 pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan TBM dijadwalkan mengikuti bimtek secara luring di 34 provinsi di Indonesia dalam empat gelombang dari 19 Mei hingga 14 Juni 2024.

Baca juga: Guru dan Murid di Sorong Siap Rancang Jejak Digital untuk Persiapan Meniti Masa Depan

Baca juga: Maraknya Transaksi Digital di Dunia Internet Dorong Guru-Murid di Area Maluku-Papua Melek Digital

Guna memperluas manfaat bantuan TPBIS dan bahan bacaan bermutu, sebanyak 8.000 pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan TBM lainnya akan mengikuti nimtek serupa mulai bulan Juni 2024 secara daring.

“Bimtek akan diampu oleh 189 Pelatih Ahli yang berasal dari seluruh Indonesia dan telah mendapatkan pelatihan khusus persiapan Bimtek SPP TIK dan Bimtek Pengelola Perpustakaan Umum,” ujar Soeleman.

Melalui bimtek diharapkan berharap seluruh peserta dapat menyerap setiap ilmu yang diberikan serta dapat menerapkannya dalam penyelenggaraan perpustakaan yang dikelola oleh para peserta.

Pengetahuan mengenai pengelolaan perpustakaan, pelibatan masyarakat, dan advokasi merupakan hal-hal mendasar yang perlu dimiliki oleh pengelola perpustakaan agar pelayanan perpustakaan yang berkualitas dapat diselenggarakan oleh perpustakaan secara berkelanjutan.

“Dengan dukungan semua pihak, perpustakaan dapat menjadi pusat belajar dan sumber informasi yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ucap Soeleman. (*/tribunsorong.com)