BPPN Soroti Keputusan MRPBD atas Hasil Verifikasi Keaslian OAP kepada Pasangan ARUS

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara (BPPN) Papua Barat Daya Otis Howay menyoroti kinerja Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

Otis Howay soroti keputusan MRPBD menyatakan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw (ARUS) bukan Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Koalisi OAP Non-OAP Demo Lagi, Minta KPU Satu Nafas dengan Keputusan MRPBD 

Ia berujar, MRPBD tidak memberikan kabar atau surat pemberitahuan kepada keluarga Sanoy saat verifikasi factual di  Kabare Kabupaten Raja Ampat.

“Kami nilai ini cacat hukum. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak prosedural, MRPBD melakukan hal yang tidak benar,” katanya, Kamis (12/9/2024).

Lanjut Otis Howay mengatakan, hal paling keliru dilakukan MRPBD adalah mengumumkan hasil kajian verifikasi faktual keaslian bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Menurutnya yang berhak dan mempunyai kewenangan mengumumkan hasil verifikasi faktual adalah KPU sebagai penyelenggara.

"Sebuah kekeliruan ketika MRPBD mengumumkan hasil verifikasi faktual keaslian OAP kepada publik, MRPBD adalah lembaga kultur yang hanya mengurus adat, KPU lah yang mempunyai kewenangan untuk umumkannya," jelas dia.

Baca juga: Buntut AFU-Pit Tak Lolos Verifikasi Keaslian OAP, 33 Anggota MRPBD Dilaporkan ke Polda Papua Barat

Menurut Howay, setelah MRPBD melakukan kajian dan memberikan pertimbangan dan persetujuan, hasil itulah yang kemudian diserahkan ke KPU untuk diumumkan.

Oleh sebab itu, BPPN optimis pasangan ARUS akan masuk dalam bursa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

Baca juga: Tim 17 Pasangan ARUS Tempuh Jalur Hukum terhadap MRPBD, Ajukan PTUN dan Lapor ke Polda

Ia minta agar KPU Papua Barat Daya dapat memutuskan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPU Papua Barat Daya harus memutuskan secara objektif sesuai uu yang berlaku dan bukan karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Tim kuasa hukum pasangan ARUS akan mengawal persoalan itu sampai di KPU RI maupun di Mahkamah Konstitusi.

Koalisi OAP Non-OAP Dukung Keputusan MRPBD

Koalisi Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP mendukung setiap keputusan MRPBD.

Dukungan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa damai di areal Kantor KPU Papua Barat Daya, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Demo Pendukung ARUS Usai, Giliran Massa Koalisi OAP Non-OAP Gelar Aksi Dukung MRPBD

Kepala Suku Forum Lintas Tehit Adrianus Maga dalam orasinya menegaskan, massa saat ini melakukan aksi dan berjuang masih di tanah leluhurnya yakni Papua Barat Daya.

"Saya minta penyelenggaraan pemilihan umum agar harus buka hati dan bisa ambil keputusan yang sama dengan MRPBD," ujar Adrianus.

Ia menekankan, agar penyelenggara jika masih menyayangi generasi pemuda adat di enam kabupaten/kota ini maka harus satu nafas dengan keputusan dari MRPBD.

Pasalnya, jika keputusan KPU Papua Barat Daya bertolak belakang dengan MRPBD, maka generasi di daerah ini ke depan tidak baik-baik saja.

"Saat ini saya juga ingin meminta agar bagi orang Papua golongan ke-10 yang sudah datang hidup menjadi orang sukses di sini, kamu jangan ganggu kami lagi," katanya.

Adrianus bilang, negeri ini sudah sedari dulu telah menerima orang golongan ke-10 datang dan hidup di Papua, sehingga tak boleh lagi coba merampas hak tuan rumah.

Ia mengingatkan, warga nusantara datang hidup dan bangun usaha serta sukses di sektor lain, namun jangan lagi rampas kursi gubernur dari tangan OAP.

"Saya harap jangan paksakan agar ubah barang yang sudah ada di dalam UU Otsus sebab hanya Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua cuman milik orang asli," ucapnya. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)