Pembatalan Cagub Papua Barat Daya AFU

AFU Dibatalkan sebagai Cagub Papua Barat Daya, Apakah Bisa Diganti ? Simak Penjelasan Bawaslu

Tayang: Selasa, 5 November 2024 19:08 WIT | Diperbarui: Selasa, 5 November 2024 23:32 WIT

Penulis: Angela Cindy | Editor: Petrus Bolly Lamak

lihat foto

AFU Dibatalkan sebagai Cagub Papua Barat Daya, Apakah Bisa Diganti ? Simak Penjelasan Bawaslu

TRIBUNSORONG.COM/SAFAN ASHARI

Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampetoding.

Baca Selanjutnya:

Melki Lakalena-Johni Asadoma Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Bawaslu Papua Barat Daya merespons surat keputusan KPU yang membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati (AFU) sebagai gubernur.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya Farli Sampetoding Rego mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memantau dan mengawasi putusan yang dikeluarkan KPU Papua Barat Daya.

Ia menjelaskan, Cagub AFU tidak bisa diganti calon lain sebab ketentuan pergantian 29 hari sebelum hari pemungutan suara sementara pembatalan AFU berselang 22 hari pencoblosan.

Calon masih bisa melaksanakan tahapan kampanye tetapi hanya untuk calon wagubnya bukan cagub.

Farli bilang, sebelumnya AFU sempat dipanggil oleh Gakkumbu yang di dalamnya ada Bawaslu untuk proses pidana serta diminta keterangan dalam proses penyidikan.

Pada saat dipanggil, pihak AFU sedang menghadiri acara kampanye tertutup.

"Para pihak yang merasa dirugikan boleh mengadu serta upaya hukum lainnya tiga hari sejak putusan itu keluar," kata dia.

AFU Hargai Keputusan

AFU mengaku belum menerima surat keputusan dari KPU Papua Barat Daya secara tertulis.

“Saya juga menunggu pemeriksaan dan klarifikasi dari Bawaslu mengenai masalah administrasi,” katanya, Selasa (5/11/2024).

Ia bilang, Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya belum final, selama14 hari masih bisa dilakukan gugatan di Mahkamah Agung (MA).

"Kami menunggu konfirmasi dari Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan," ucap dia.

Meski begitu, pihaknya menghargai keputusan yang sudah dikeluarkan dan meminta para pendukung dan simpatisan tetap tenang.

"Kami menunggu klarifikasi dari Bawaslu untuk menarik kembali surat terkait masalah administrasi," ucapnya.

AFU secara tegas akan melakukan tuntutan di DKPP kepada Bawaslu dan KPU terkait pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami merasa difitnah karena pengeluaran surat keputusan dari KPU itu hanya sepihak," ucapnya.

Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya Pieter Ell mengatakan, surat pembatalan KPU ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya bersifat wajib.

"Intinya ini bukan keinginan dari komisioner KPU Papua Barat Daya, namun mengacu ke rekomendasi Bawaslu kemarin," ujar Pieter kepada awak media, Selasa (5/11/2024).

Selain mengacu ke rekomendasi Bawaslu, jelas dia, keputusan KPU Papua Barat Daya ini juga berpatokan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 terkait kewajiban KPU agar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Perihal keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024, Pieter membuka ruang agar Tim Abdul Faris Umlati lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA).

"Pastinya kami hanya eksekutor dari rekom Bawaslu Papua Barat Daya, jika tidak maka komisioner KPU yang akan diancam sanksi pidana, etik, dan sanksi sosial," katanya.

Ia berujar, setelah adanya keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI dan tetap menghormati langkah hukum.

Keputusan Belum Inkrah

Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu buka suara soal langkah pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw di kontestasi Pilkada 2024.

Diketahui, pembatalan itu tertuang dalam surat keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan Pilgub 2024.

Andarias mengatakan, surat keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2024 itu mengacu pada rekomendasi dari Bawaslu Papua Barat Daya soal pelanggaran administrasi.

"Dari surat ini belum final dan masih ada waktu tiga hari agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta," ujar Andarias kepada TribunSorong.com via telepon seluler, pada Selasa (5/11/2024).

Pria asal Maybrat itu menegaskan, jika tiga hari ke depan Abdul Faris Umlati tak ajukan gugatan di MA, maka langkahnya secara otomatis terhenti di bursa Pilgub 2024.

Dijelaskan Andarias, jika ada gugatan ke MA maka yang bersangkutan akan ikuti sidang selama 14 hari hingga putusan inkrah dari majelis hakim MA di Jakarta.

"Surat ini belum final dan memiliki kekuatan hukum tetap, jika calon Gubernur AFU jadi mengajukan gugatan otomatis kita tunggu 14 hari keputusan tetap di MA," katanya.

Ia berharap, calon Gubernur Abdul Faris Umlati dan tim bisa memanfaatkan waktu tiga hari secara baik agar mengajukan gugatan ke MA terkait surat keputusan.

Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun TribunSorong.com, setelah surat keputusan KPU Papua Barat Daya keluar, Tim Hukum Abdul Faris Umlati bergeser ke Jakarta guna lakukan upaya hukum di MA.

Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya Pieter Ell mengatakan, surat pembatalan KPU ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya bersifat wajib.

"Intinya ini bukan keinginan dari komisioner KPU Papua Barat Daya, namun mengacu ke rekomendasi Bawaslu kemarin," ujar Pieter kepada awak media, Selasa (5/11/2024).

Perihal keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024, Pieter membuka ruang agar Tim Abdul Faris Umlati lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA).

"Pastinya kami hanya eksekutor dari rekom Bawaslu Papua Barat Daya, jika tidak maka komisioner KPU yang akan diancam sanksi pidana, etik, dan sanksi sosial," katanya.

Ia berujar, setelah adanya keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI dan tetap menghormati langkah hukum. (tribunsorong.com/angela cindy)

Sumber: TribunSorong