Marak Investasi dan Pinjol Ilegal, OJK Ajak Warga Papua Barat Daya Melek Literasi Keuangan Digital

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Deputi Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lutfi Alkatiri menyampaikan pentingnya edukasi dan literasi keuangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia. 

Perkembangan layanan keuangan digital memang membawa potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda, namun di balik peluang tersebut tersimpan berbagai risiko yang perlu dipahami.

"Ini (layanan keuangan digital) merupakan sesuatu yang masih baru, kami harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa teknologi memiliki potensi besar ke depan. Bisa merangkul semua kalangan, terutama anak-anak muda," ujar Lutfi kepada TribunSorong.com usai menghadiri Digital Financial Innovation dalam rangka program Indonesia Akses Keuangan Digital (IAKD) di UNIMUDA Convention Centre (UCC), Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025).

Baca juga: Digital Financial Innovation OJK di Sorong, Bekali Mahasiswa Literasi Berbagai Risiko Keuangan

Ia menambahkan, keuangan digital menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta inovasi yang terus berkembang, meski demikian banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam bagaimana sistem kerja. 

Kurangnya pemahaman membuka celah bagi munculnya berbagai modus penipuan berkedok investasi maupun pinjaman online ilegal.

Baca juga: Pemkot Sorong Gandeng ICT Watch Perkuat Literasi Digital Menuju Smart City

Belakangan ramai kasus pinjaman oline (pinjol) atau investasi bodong yang merugikan masyarakat. 

"Kalau di ranah online, macam-macam modusnya. Banyak masyarakat tergiur iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami risiko di baliknya," ucap Lutfi.

Sebagai langkah preventif, lanjutnya, OJK terus berupaya meningkatkan literasi keuangan digital melalui program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Di antaranya, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum di daerah-daerah.

Program yang dilaksanakan seperti edukasi supaya masyarakat bisa membedakan mana layanan keuangan yang sah dan mana yang ilegal.

"Tujuannya agar masyaralat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial di era digital ini," kata Lutfi.

Baca juga: Wagub Papua Barat Daya Resmikan Kantor BPKAD Maybrat, Dorong Transparansi Keuangan

Ia mengajak masyarakat agar lebih kritis dan berhati-hati sebelum menggunakan layanan keuangan berbasis digital.

Periksa legalitas platform melalui kanal resmi OJK serta tidak mudah tergoda oleh tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

"OJK berharap dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, perkembangan industri keuangan digital di Indonesia bisa berjalan lebih sehat, aman, dan inklusif," ucap Lutfi. (tribunsorong.com/aldy tamnge)