Hutan dan Laut Papua Barat Daya Menjanjikan, Gubernur Ingatkan Hak Masyarakat Adat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Elisa Kambu menyerukan dialog terbuka antarelemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

Dialog membahas masa depan pengelolaan hutan dan laut di Tanah Papua.

Menurut Elisa, tanpa aturan yang bijak, kekayaan alam Papua bisa menjadi bumerang bagi generasi mendatang.

“Papua menjanjikan. Banyak pihak menginginkan, tetapi jika tidak dikendalikan secara baik, dampaknya fatal,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Baca juga: MRPBD Monitoring ke Maybrat: Eksploitasi Hutan dan Putus Sekolah Jadi Isu Utama

Elisa menyatakan, diskusi terbuka penting dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam menjamin hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan laut.

Tujuannya agar pihak-pihak terkit bersama-sama mengatur hak-hak masyarakat, sehingga saat investasi masuk, manfaatnya bisa dirasakan langsung.

Baca juga: Hutan Adat Dikebiri Konsesi: Masyarakat Konda Sorong Selatan Minta Pemerintah Kaji Ulang

Investasi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

“Investor harus bertanggung jawab menjaga hutan dan tanah kita,” kata mantan Bupati Asmat dua periode ini.

Elisa juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan ekonomi bagi masyarakat adat.

Tekanan ekonomi sering menjadi alasan masyarakat menjual tanah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Perubahan boleh terjadi, tapi harus dibicarakan secara baik, terbuka, dan mempertimbangkan semua aspek. Kalau sulit, mari cari jalan bersama,” ucap Elisa.

Diskusi Aksi Iklim

Sebanyak 20 jurnalis dari berbagai media mengikuti diskusi tematik “Aksi Iklim Berkeadilan di Tanah Papua” di Gedung L. Jitmau, kompleks kantor Wali Kota Sorong. Senin (21/7/2025).

Diskusi bertujuan meningkatkan keterlibatan jurnalis dalam mengarusutamakan isu perubahan iklim dan mengangkat aksi-aksi lokal yang dilakukan komunitas, pemuda, dan masyarakat adat dalam pemberitaan media massa dan digital.

Baca juga: Tantangan Konservasi Hutan dalam Pembangunan Papua Barat Daya, Anggota BP3OKP Atensi Tambrauw

Bertindak selaku moderator Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Febrilia Ekawati mewakili Aliansi C4Ledger (Consortium for Knowledge Management Brokers).

Ia mengajak jurnalis bersinergi menyuarakan dampak perubahan iklim dan mengangkat upaya mitigasi serta adaptasi yang dilakukan masyarakat di tingkat akar rumput.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, Akhyar Hananto dari Founder Good News Indonesia dan jurnalis Mongabay Indonesia, Safwan Ashari jurnalis TribunSorong sekaligus perwakilan AJI Jayapura, serta  Koordinator Program VCA Tanah Papua dari WWF Papua Zacharias A Inaury.

Akhyar menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk menyampaikan informasi perubahan iklim secara kreatif. 

Menurutnya, publik lebih banyak mengonsumsi konten hiburan ketimbang informasi edukatif.

“Banyak masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam menonton hiburan. Padahal teknologi bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi positif soal lingkungan,” ujarnya.

Baca juga: Sadar Iklim dari Rumah: Klara Foundation Ajak Warga Sorong Kelola Sampah Plastik

Safwan menekankan peran jurnalisme sebagai alat advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Data dan fakta dari masyarakat adat serta komunitas sangat penting bagi jurnalis. Informasi tersebut dapat menjadi alat advokasi untuk memengaruhi kebijakan,” katanya.

Baca juga: Disporaparekraf Papua Barat Daya Sosialisasikan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Parawisata

Zacharias dari WWF Papua menjelaskan, selama lima tahun pelaksanaan Program VCA di Tanah Papua, jurnalis dan media sosial berperan penting dalam menyebarluaskan praktik baik aksi iklim yang berkeadilan.

“Kami juga membina komunitas dan pemuda adat dalam mengelola media sosial sebagai sarana berbagi pengetahuan lokal melalui jurnalisme warga,” ucapnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)